Semester I, Serapan Anggaran Kementerian PUPR Baru 26,18 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga akhir semester pertama, realisasi penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2019 masih rendah. Bahkan, tingkat serapan tersebut jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 40 persen.

"Kementerian PU dilaporkan (penyerapan anggarannya) 26,18 persen," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di kantornya, Selasa (9/7/2019).

Berdasarkan data per 8 Juli 2019, realisasi serapan anggaran baru mencapai Rp 30,8 triliun dari total pagu anggaran yang diterima mencapai Rp 117,8 triliun. Sedangkan realisasi fisik juga tercatat baru mencapai 27,36 persen.

Baca juga: Berbekal Rp 103,87 Triliun, Kementerian PUPR Bakal Bangun Proyek Ini

Direktorat Jenderal Cipta Karya menjadi direktorat dengan serapan anggaran terendah yaitu 10,86 persen atau sekitar Rp 2,51 triliun dari total alokasi pagu sebesar Rp 23,16 triliun.

Sedangkan Ditjen Sumber Daya Air menjadi direktorat dengan serapan anggaran tertinggi yakni 30,41 persen atau sekitar Rp 12,2 triliun dari total pagu sebesar Rp 40,1 triliun.

Basuki beralasan, lambannya penyerapan anggaran dan realisasi fisik tidak terlepas dari pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif yang baru saja rampung beberapa waktu lalu.

"Selain itu, bukan mau alasan, karena ada reorganisasi, ada hari raya, puasa, (sehingga) harus berhenti bekerja. Mudah-mudahan dengan evaluasi sekarang ini teman-teman tadi diagnosisnya kan 92,75 persen, kalau nasional kan akhir tahun 95 persen, saya kira Insya Allah masih oke," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S Atmawidjaja menuturkan, rendahnya penyerapan anggaran di Ditjen Cipta Karya lantaran pada saat ini masih dilakukan reorganisasi di daerah.

"Sekarang kan lagi dibentuk balai keciptakaryaan baru di daerah-daerah, sehingga itu menjadi salah satu alasan lambannya penyerapan anggaran," ujarnya.