JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodod-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, Minggu (30/6/2019).
Keputusan ini dibuat setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak seluruh permohonan pasangan calon presiden dan wapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.
Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Soelaeman Soemawinata berharap pemerintah terpilih akan membuat kebijakan yang menumbuhkan sektor riil dan mendorong swasta untuk lebih berperan.
"Harapannya pemerintahan ke depan yang akan memfokuskan pada peningkatan sumber daya manusia (SDM), lebih banyak membuat kebijakan ekonomi yang bisa mendorong swasta lebih berperan dan kebijakan pro bisnis yang menumbuhkan sektor riil," ucap Eman kepada Kompas.com, Jumat (28/6/2019).
Baca juga: Pengembang Rumah Subsidi Sambut Baik Putusan MK
Sementara dari sisi pengembang, Direktur Keuangan dan Sekretaris Perusahaan Metland, Olivia Surojo menuturkan selama ini pemerintah sudah berusaha meningatkan sektor properti.
Namun ia berharap pemerintahan baru akan lebih memperhatikan beberapa hal terkait kepemilikan rumah asing.
"Ada beberapa hal seperti kepemilikan rumah asing yang masih terkendala pelaksanaannya karena belum terlalu jelas detailnya," ucap Olivia.
Sedangkan di sektor residensial, menurut Senior Associate Director Colliers International Indonesia, Ferry Salanto, pemerintah sudah mengeluarkan beberapa progam seperti relaksasi Loan to Value (LTV), pajak penjualan barang mewah (PPNBM), serta pajak barang super mewah (PPH 22).
Dari berbagai kebijakan tersebut, pelaksanannya saat ini menurut Ferry tidak ada masalah. Dia berharap, pemerintahan yang baru bisa menurunkan tingkat suku bunga pinjaman.
Hal ini menurut Ferry dapat meningkatkan sektor propert yang telah berada dalam keadaan stagnan selama beberapa tahun terakhir.
Harapan lain datang dari pengembang rumah subsidi, Elang Gumilang. CEO Elang Group ini mengatakan, pemerintahan baru akan melanjutkan program Satu Juta Rumah.
Ia menilai, program ini membantu masyarakat menengah ke bawah.
Meski begitu, Elang menggarisbawahi perizinan yang kerap menyulitkan. Menurut Elang, pemerintah terpilih nantinya harus memangkas perizinan yang saat ini masih belum terlalu dirasakan perbedaannya secara maksimal.
"Tentunya berharap anggarannya bisa bertambah, termasuk ketentuan persyaratan lebih fleksibel dikarenakan backlog perumahan yang cukup tinggi," ucap Elang.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.