Ibu Kota Baru Harus Bisa Menjamin Kenyamanan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah harus memastikan aspek kenyamanan pada saat merancang ibu kota baru. Hal itu berkaitan erat dengan kualitas hidup masyarakat yang akan tinggal di wilayah tersebut.

Menurut Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Bernardus Djonoputro, hampir 40 persen masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan merasa tidak nyaman.

Hal itu tercermin dari survei Indonesia Most Livable City 2017 yang dilakukan IAP. Survei tersebut dilaksanakan di 19 provinsi dan 26 kota di Indonesia.

"Kalau melihat size kota, kota besar seperti Jakarta, Bandung, itu warganya setengah puas, setengah tidak," kata Bernardus pada sebuah diskusi di Jakarta, Senin (20/5/2019).

Nyaman atau tidaknya masyarakat tinggal di suatu wilayah, lanjut dia, tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya luas sebuah kota. Meski begitu, ukuran dapat menjadi salah satu acuan bagi pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur perkotaan.

Dalam rencananya, pemerintah berwacana ada sekitar 1,5 juta orang yang nantinya akan tinggal di ibu kota baru. Tentu, ini membutuhkan waktu yang panjang untuk memindahkan masyarakat ke wilayah tersebut.

"BSD saja bisa jadi 500 ribu penduduk itu butuh 25 tahun. Itu yang deket banget dengan Jakarta," kata dia.

Untuk dapat membuat orang tertarik pindah ke ibu kota baru, pemerintah perlu menerapkan nilai-nilai kota yang berkeadilan, beradab dan berketahanan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai New Urban Agenda yang telah diadopsi pemerintah.

"Isunya di sini adalah ketersediaan fasilitas, daya dukung, ruang publik agar komunitas dapat berkomunikasi," kata Bernardus.

Dengan menghadirkan sebuah wilayah yang nyaman, ibu kota baru nantinya tak hanya akan berkembang menjadi sebuah wilayah yang berkelanjutan tetapi juga dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia untuk berkembang.