Basuki Sebut Investasi dari China Harus Diawasi Ketat

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan BUMN untuk mewaspadai investasi dari China.

Menurut KPK, perusahaan-perusahaan China kurang mengenal sistem tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).

Menanggapi hal ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku, kurang mengetahui maksud kewaspadaan yang digarisbawahi KPK.

Hanya, kalau terkait GCG, Basuki menilai, hal itu menjadi ranah Kementerian Keuangan.

"Biasanya kan kami hanya bagian kecil dari satu loan. Itu pun kami minta kalau kita sudah tender, pelaksanaannya kita kerasin," kata Basuki di kantornya, Jumat (10/5/2019).

Baca juga: Dana China di Balik Proyek Raksasa Jazirah Arab

Seperti diketahui, sejumlah proyek infrastruktur yang digarap Kementerian PUPR pada porsi viability gap fund (VGF) mengandalkan utang dari pemerintah China.

Misalnya, proyek Tol Solo-Kertosono, Tol Manado-Bitung, dan Tol Cisumdawu. Basuki mengaku, pekerjaan konstruksi untuk proyek yang mendapat pinjaman anggaran dari China perlu mendapatkan pengawasan lebih ketat untuk memastikan agar penyelesaian proyeknya dapat berjalan tepat waktu.

"Seperti di Manado-Bitung, dia yang kadang-kadang bayar kontraknya yang terlalu kecil, sehingga tidak bisa gerak. Kita harus cek di situ," ungkap Basuki.

Kondisi berbeda akan terlihat bila pinjaman diberikan dari Jepang. Menurut Basuki, Jepang lebih memiliki disiplin dan komitmen lebih tinggi dalam hal penyelesaian proyek.

Pemandangan tersebut setidaknya dapat terlihat dalam pelaksanaan pekerjaan proyek Moda Raya Terpadu (MRT).

"Kalau China ini kita harus ikut awasi secara lebih cepat. Kalau kami di lapangan pengawasannya bisa lebih cepat. Kalau Jepang dari segi kita, kita serahkan kepada Jepang, itu sudah beres," pungkas Basuki.