Soal Ibu Kota Baru, 5 Tahun Pertama Hanya untuk Infrastruktur Dasar

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemindahan ibu kota dinilai sulit untuk dilaksanakan bila tidak ada kesinambungan pemikiran antara pemerintahan lama dengan pemerintahan baru.

Dibutuhkan keputusan politik yang tinggi untuk memastikan konsistensi implementasi rencana ini.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga mengatakan, dibutuhkan setidaknya waktu 20 tahun untuk membangun sebuah kawasan berskala kota yang kelak akan menjadi ibu kota baru.

Baca juga: Kementerian PUPR Punya Desain Ibu Kota Baru Bernama Kota Pancasila

Lamanya waktu yang dibutuhkan disebabkan banyaknya infrastruktur yang harus dibangun serta keterbatasan kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan anggaran yang diperlukan.

Dalam rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa, wilayah yang dikembangkan diperkirakan mencapai 40.000 hektar dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 466 triliun.

Baca juga: Bangun BSD City Saja Butuh 25 Tahun, Berapa Lama Bangun Ibu Kota Baru?

"Persoalannya, era Pak Jokowi tinggal 5 tahun, dengan catatan terpilih. Kalau 22 Mei tidak terpilih, selesai itu (wacana) pemindahan ibu kota. Dilupakan," kata Nirwono kepada Kompas.com, Selasa (30/4/2019).

Waktu terbatas yang dimiliki pemerintahan baru dinilai tidak akan cukup untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang diperlukan.

Menurut dia, bila rencana tersebut benar-benar akan direalisasikan setelah pemerintahan baru terbentuk, maka lima tahun pertama hanya cukup untuk membangun infrastruktur dasar.

Mulai dari jaringan jalan dan sistem transportasi, gedung perkantoran dan tempat tinggal, jaringan sumber daya air mulai dari bendungan hingga saluran irigasi, hingga sarana sosial penunjang lainnya.

Baca juga: Pindahkan Ibu Kota, Pemerintah Tak Bisa Andalkan APBN Murni

"Taruhlah 5 tahun pertama hanya fisik, baru kemudian tahun kesepuluhnya mereka difungsikan untuk perkantoran dulu. Tapi belum ada kehidupan (sosial) ini. Orang hanya ngantor," papar Nirwono.

Persoalan lain justru akan muncul apabila presiden baru yang terpilih pada 2024 tidak ingin melanjutkan rencana pemindahan ibu kota.

Oleh karena itu, ia menekankan, pentingnya kesepahaman pemikiran antara pemerintahan lama dan pemerintah baru dalam mewujudkan rencana ini.

"Ada pertimbangan politik yang harus menjadi komitmen bersama seluruh pihak, terutama dari parpol kalau memang bersama-sama berniat untuk membangun ibu kota baru tadi," kata Nirwono.