Biaya Pindah Ibu Kota Rp 466 Triliun Masih Bisa Dihemat

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan, kebutuhan anggaran untuk pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa mencapai Rp 466 triliun.

Namun, menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, kebutuhan anggaran tersebut masih bisa ditekan.

Ia menjelaskan, tingginya kebutuhan dana pemindahan disebabkan luas wilayah yang akan dikembangkan menjadi ibu kota baru mencapai 40.000 hektar.

Dengan catatan, pemindahan tersebut mencakup aspek keamanan, eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Baca juga: Calon Pengganti Jakarta, Kota Baru Mandiri yang Dibangun 4-5 Tahun

"Tapi kalau ASN-nya dengan resizing, itu dibutuhkan 870.000 orang. Kalau itu hanya butuh 30 ribu hektar, itu biayanya sekitar Rp 323 triliun," ungkap Basuki di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Resizing yang dimaksud yaitu ASN yang pindah nantinya tidak membawa anggota keluarga. Sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, nantinya ada pihak yang menyediakan aneka barang kebutuhan.

"Misalnya, ada pelayanan Alfamart pasti ikut untuk memenuhi kebutuhan orang, itu ada standarnya. Jika pindah ke sana butuh BBM, butuh beras, itu kan pasti ada orang lain yang haru berusaha di sana," tutur Basuki.

Baca juga: Kementerian PUPR Punya Desain Ibu Kota Baru Bernama Kota Pancasila

"Kalau misalnya memindahkan 1,5 juta orang, itu berarti harus membangun kota kira-kira untuk penduduk 5 juta orang. Itu perkiraan ya," kata dia.