Empat Proyek Infrastruktur Dibiayai KPBU-AP

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh anggaran Rp 5,1 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Availability Payment (KPBU AP) untuk preservasi jalan nasional.

Dana sebesar itu merupakan anggaran di luar Rp 110,7 triliun yang menjadi jatah Kementerian PUPR dalam APBN 2019.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto menjelaskan, anggaran dari KPBU AP itu digunakan untuk empat proyek jalan.

"Jadi ada empat, yaitu untuk di dalam Kota Palembang, jalan lintas timur Riau, penggantian jembatan Callendar Hamilton di perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah, dan pembangunan jalan di Mamugu-Nduga," ujar Sugiyartanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Baca juga: Rp 9,170 Triliun Anggaran Kementerian PUPR Masih Diblokir

Dia mengatakan, untuk proyek jalan di Kota Palembang dan jalan lintas timur Riau sampai saat ini masih dalam tahap kajian akhir prastudi kelayakan (final business case).

Mundur

Ditjen Bina Marga, sambung Sugiyartanto, sedang memproses pengajuan persetujuan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Adapun dua proyek lainnya, yaitu perbaikan jembatan Callendar Hamilton di perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah dan pembangunan jalan di Mamugu-Nduga, Papua, hingga kini masih dalam tahap sosialisasi dan penawaran kepada investor yang berminat untuk bekerja sama.

"Progres sementara final business case, sudah minta persetujuan dari PII. Yang dua lagi masih market sounding, tapi sepertinya yang di Nduga itu akibat faktor keamanan kemarin banyak yang kurang berminat sehingga mundur," imbuh Sugiyartanto.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun menuturkan hal yang sama. Menurut dia, pembangunan jalan di Kabupaten Nduga, Papua, mengalami perlambatan karena faktor gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di wilayah setempat.

"Jadi ada empat komponen untuk KPBU AP seperti yang dijelaskan tadi. Yang Wamena-Nduga karena ada gangguan keamanan agak drop, masih dilambatkan," tambah Basuki.