Pengamat Usulkan Lahan Fasilitas Publik Bisa Dibangun Rumah MBR

JAKARTA, KOMPAS.com – Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan Program Sejuta Rumah yaitu keterbatasan lahan dengan harga terjangkau.

Kendala ini terutama pengadaan lahan untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pengamat perumahan sekaligus dosen Universitas Islam Indonesia Suparwoko menuturkan, penyediaan lahan untuk rumah subsidi merupakan kendala yang harus diatasi bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah itu, Suparwoko mengusulkan pemanfaatan lahan fasilitas publik di perkotaan untuk diubah menjadi rumah susun (rusun).

Menurut dia, usul itu lebih cocok diterapkan di kota-kota besar, seperti Jakarta dan kota sekitarnya. Sebab, lahannya sampai sekarang semakin terbatas, sedangkan permintaan semakin banyak.

Terlebih lagi, lahan di pusat perkotaan susah didapatkan dibanding di pinggiran kota.

“Kendala dalam memperoleh lahan itu terutama di kota, kebanyakan yang masih ada di luar atau pinggiran kota. Padahal, MBR banyaknya bekerja di perkotaan,” ujar Suparwoko ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (13/3/2019).

Baca juga: Target Sejuta Rumah Tahun Ini 635.361 Unit

Dengan begitu, artinya MBR yang memilih tinggal di rumah subsidi di pinggiran kota harus siap menanggung risiko jauhnya jarak dari rumah ke tempatnya mencari nafkah di pusat kota.

Risiko itu antara lain lamanya waktu tempuh dan bertambahnya ongkos perjalanan.

“Kalau jaraknya jauh, otomatis menambah ongkos transportasi. Berarti biaya hidupnya makin tinggi juga,” tambahnya.

Lokasi rusun harus berada di tengah kota yang terintegrasi dengan transportasi umum serta dekat dengan pusat kegiatan perekonomian dan berbagai fasilitas penunjang kebutuhan hidup.

Secara konkret, Suparwoto mengemukakan, konsep rusun bagi MBR bisa dikembangkan dalam dua gedung di atas lahan seluas 3.000 sampai 5.000 meter persegi.

Masing-masing gedung terdiri dari delapan lantai dan berisi 300 sampai 500 unit yang dilengkapi fasilitas kegiatan bersama untuk berkumpul antar-penghuni, kios, balai warga, dan aktivitas sosial lain.

Dengan demikian, konsep rusun ini sesuai dengan program pemerintah mengenai hunian yang terintegrasi dengan transportasi massal.

“Murah dan dekat dengan fasilitas umum. Ini juga peluang besar untuk menata kota berbasis transportasi umum,” imbuh Suparwoko.