Alokasi APBN 2019 untuk Infrastruktur 11 Bali Baru Rp 3,2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana Rp 3,2 triliun untuk membangun infrastruktur di 11 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau Bali Baru.

Sama dengan tahun 2018, dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang penggunaannya dikelola oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW).

Namun, yang berbeda tahun ini, tidak ada alokasi anggaran untuk KSPN Kepulauan Seribu karena menggunakan dana APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Data BPIW menyebutkan, dana sebesar itu akan digunakan untuk pengembangan di KSPN Danau Toba sebesar Rp 816,7 miliar, KSPN Tanjung Kelayang Belitung Rp 51,4 miliar, KSPN Tanjung Lesung Rp 363,4 miliar, dan KSPN Borobudur Rp 594 miliar.

Baca juga: Pemerintah Utang Rp 4,2 Triliun Bangun 12 Bali Baru

Berikutnya, dana untuk KSPN Bromo-Tengger-Semeru senilai Rp 333,4 miliar, KSPN Mandalika Rp 47,3 miliar, dan KSPN Labuan Bajo Rp 116,4 miliar.

Kemudian, pengembangan di KSPN Wakatobi menelan dana Rp 34,5 miliar, KSPN Morotai Rp 428,5 miliar, KSPN Raja Ampat Rp 40,7 miliar, dan KSPN Mandeh Rp 446,4 miliar.

Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengatakan, anggaran tersebut untuk pengembangan infrastruktur yang melibatkan empat unit organisasi di Kementerian PUPR, yakni Direktorat Jenderal Bina Marga, Cipta Karya, Penyediaan Perumahan, dan Sumber Daya Air (SDA).

Pihaknya menargetkan, pembangunan di KSPN tersebut bisa rampung pada akhir tahun ini atau awal tahun 2020 sehingga bisa segera dimanfaatkan untuk masyarakat umum.

“Urutannya Bina Marga, SDA, Cipta Karya, dan Perumahan, dana yang paling besar itu terutama untuk jalan sebagai jalur transportasi. Harusnya tahun 2020 selesai, tapi targetnya selesai akhir 2019,” ucap Hadi di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Sebagai informasi, BPIW terus mengembangkan pembangunan infrastruktur KSPN yang saat ini berjumlah 12 kawasan, yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, Morotai, Toraja, dan Mandeh.

Pengembangan infrastruktur di 12 KSPN itu karena dinilai berpotensi dari sektor pariwisata yang berupa kekayaan alam, budaya masyarakat, dan tingkat kunjungan turis.

Selain itu, daerah tersebut juga memiliki kontribusi besar untuk menambah pemasukan, baik secara lokal maupun nasional.