15 Tahun Transjakarta, Tidak Ada Lagi “Kejar Setoran”

JAKARTA, KOMPAS.com – Tidak terasa kehadiran bus transjakarta sudah 15 tahun melayani masyarakat Jakarta. Sejak pertama kali diluncurkan pada 15 Januari 2004, keberadaannya menjadi penanda baru sistem transportasi di Indonesia.

Bus transjakarta dinilai menjadi pembelajaran untuk menghadirkan transportasi perkotaan yang berkelanjutan, baik bagi pemerintah sebagai penentu kebijakan maupun masyarakat Ibu Kota yang memanfaatkannya.

Dalam operasionalnya, tidak ada lagi sistem “kejar setoran” sebagaimana yang selama ini diterapkan pada bus dan angkutan kota Jakarta, seperti Metromini, Kopaja, dan Mikrolet.

Sebab, jadwal perjalanan armada bus transjakarta sudah diatur setiap harinya sehingga masyarakat bisa mengandalkannya.

Baca juga: Jika Koridor I Transjakarta Dihapus, Pengguna Moda Online Melonjak

Perhentian bus juga sudah ditentukan hanya di halte tertentu yang khusus dibangun. Begitu pula jalurnya telah dibuat khusus dan dibuat pemisah dengan jalan biasa yang dilalui kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor.

“Transjakarta menjadi simbol evolusi pengelolaan layanan transportasi umum berbasis jalan. Istilah ‘kejar setoran’ sudah tidak terdengar lagi. Penjadwalan operasional armada membuat kedatangan bus lebih dapat diandalkan,” demikian keterangan resmi Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) kepada Kompas.com, Selasa (15/1/2019).

Untuk masyarakat Ibu Kota, transportasi umum seperti ini memberi pengaruh positif, termasuk dalam efisiensi biaya transportasi dan waktu.

Masyarakat juga terlatih untuk mengantre saat membeli tiket dan masuk ke bus, memberikan kursi prioritas kepada orang lanjut usia, ibu hamil dan ibu dengan anak, serta kaum disabilitas.

Selain itu, masyarakat juga semakin sadar untuk menghargai perbedaan gender dalam penggunaan alat transportasi publik.

ITDP menambahkan, dari sisi pengambi kebijakan dalam hal ini pemerintah, bus transjakarta menjadi pelajaran untuk membangun sistem transportasi publik yang terjangkau dengan standar pelayanan profesional.

Adapun bagi kota-kota lain di Indonesia, misalnya Semarang dan Medan, bus transjakarta menjadi contoh bahwa pengelolaan sistem transportasi publik bisa dilakukan oleh pemerintah kota.

Bahkan menjadi sistem bus rapid transit (BRT) pertama yang dibangun untuk kawasan Asia Tenggara.