Proyek Bendungan Pengendali Banjir Jakarta, Terganjal Pembebasan Lahan

CIAWI, KOMPAS.com - Sejak dimulai pada akhir 2017 lalu, pembangunan dua bendungan pengendali banjir Jakarta, yaitu Bendungan Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Hingga 26 Desember 2018, realisasi pekerjaan konstruksi Bendungan Sukamahi baru mencapai 13,76 persen dari target 14,74 persen.

Sementara, pekerjaan konstruksi Bendungan Ciawi baru mencapai 9,22 persen dari rencana 17,44 persen.

Lambannya proses pembebasan lahan disinyalir menjadi salah satu faktor penghambat kurang lancarnya pekerjaan proyek ini.

Baca juga: Bendungan Ciawi dan Cimahi, Pengendali Banjir Jakarta

Bendungan Ciawi, misalnya, dari total 940 bidang lahan seluas 76,6 hektar yang dibutuhkan, saat ini yang telah dibayar baru untuk 239 bidang atau seluas 24,03 hektar (31,37 persen)

Sementara, 701 bidang atau seluas 52,27 hektar (68,63 persen) sisanya belum dibayar.

Kebutuhan lahan itu tersebar di empat desa yaitu Desa Cipayung (292 bidang seluas 30,05 hektar), Desa Gadog (505 bidang seluas 25,8 hektar), Desa Sukakarya (46 bidang seluas 10,32 hektar) dan Desa Kopo (97 bidang seluas 10,43 hektar).

Adapun Bendungan Ciawi yang dibangun di atas lahan seluas 46,69 hektar (645 bidang), saat ini yang telah dibayar baru sekitar 38,68 persen atau 18,06 hektar (341 bidang). Sementara, 28,63 hektar (304 bidang) sisanya belum terbayar.

Area pembangunan Bendungan Sukamahi juga tersebar di empat desa yaitu Desa Sukamahi (177 bidang seluas 10,93 hektar) dan Desa Gadog (120 bidang seluas 13,13 hektar).

Kemudian, Desa Sukamaju (21 bidang seluas 3,36 hektar) dan Desa Sukakarya (327 bidang seluas 19,27 hektar).

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi mengatakan, ada beberapa persoalan yang kerap muncul dalam proses pembebasan lahan seperti adanya tumpang tindih girik hingga tanah makam dan wakaf.

"Yang namanya girik kan ada yang tumpang tindih, memerlukan waktu untuk clear kan saja. Tapi kita dibantu teman-teman BPN sehingga lebih cepat," kata Hari di lokasi, Rabu (26/12/2018).

Sementara untuk persoalan tanah wakaf dan makam, ia memastikan, bila Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah setuju agar tanah-tanah tersebut dapat dibayar dengan anggaran yang bersumber dari APBN.

Untuk diketahui, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 995 miliar untuk pembebasan lahan proyek Bendungan Ciawi.

Sementara, untuk pembebasan lahan Bendungan Sukamahi anggaran yang disiapkan mencapai Rp 500 miliar.

"Tanah di sini kan tahu sendiri mahal, (apalagi) yang dibebasin ada vila," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo optimistis bila kedua proyek tersebut dapat selesai tepat waktu pada tahun depan.

Meski ada sejumlah kendala dalam proses pembebasan lahannya, Presiden menilai, hal itu masih dalam tahap yang wajar.

"Tadi disampaikan Dirjen bahwa Januari sebagian besar terselesaikan, tinggal pembayaran sehingga progres perkembangan konstruksi terus berjalan. Enggak ada masalah, enggak ada keluhan, enggak ada informasi kesulitan di lapangan," klaim Presiden.