JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menegaskan, pembangunan hunian berbasis transit atau TOD tidak pernah dimonopoli perusahaan badan usaha milik negara (BUMN).
BUMN memang mendapat tugas untuk mengembangkan TOD dengan harapan dapat menarik minat swasta untuk investasi di sana.
"Kami buka lebar-lebar bagi swasta ikut berpartisipasi, salah satunya Sinarmas yang sudah menyampaikan minatnya," kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.
Baca juga: Pemerintah Akui Belum Punya Konsep Perumahan Berkelanjutan
Menurut dia, pengembang hunian skala kota itu telah membidik beberapa lokasi untuk dikembangkan sebagai kawasan hunian TOD. Namun, Khalawi enggan mengungkap di mana saja lokasi tersebut.
"Sinarmas memiliki beberapa lokasi strategis nanti akan dibahas dulu bersama Kementerian Perhubungan," ungkapnya.
Managing Director Sinarmas Land Dhonie Rahajoe membenarkan rencana pengembangan hunian TOD tersebut. Namun, sejauh ini baru satu proyek TOD yang akan dikembangkan.
"Itu yang kami mau bangun dekat rumah murah di Stasiun Rawabuntu," kata Dhonie, Senin (17/12/2018).
Adapun hunian yang akan dibangun nantinya ada sekitar 1.600 unit. Soal lahan, ia mengaku, menyerahkan hal tersebut kepada pengelola transportasi.
"Karena di situ tanahnya sudah padat ya, enggak ada tanah kita. Biar saja sharing dengan pengelola transportasi," tuntas Dhonie.
Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.
Artikel ini telah masuk Arsip. Berlangganan untuk membacanya kembali kapan saja.