Pemerintah Tak Bisa Cegah Eksploitasi Air Tanah

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu penyebab kerapnya banjir di DKI Jakarta lantaran permukaan air tanah yang kian turun setiap tahun. Penurunan tersebut dipicu, salah satunya, pengambilan air tanah secara masif.

Akibatnya, seperti di wilayah Pluit, Jakarta Utara, penurunan permukaan tanah berkisar antara 10-13 sentimeter per tahun. 

Namun, pemerintah tidak bisa melarang masyarakat untuk mengambil air tanah. Pasalnya, pasokan air baku saat ini masih kurang.

"Ibarat orang dilarang merokok, tapi tidak ada asbak, ya orang tetap buang (puntung sembarangan). Sekarang kami minta stop pakai air tanah, tapi tidak ada (pasokan) air, pasti dia akan tetap ambil," kata Basuki menjawab Kompas.com, Kamis (22/11/2018).

Baca juga: Basuki Klaim Sudah Ambil Langkah Antisipasi Banjir Jakarta

Untuk mengatasi pasokan air, pemerintah kini tengah membangun Bendungan Karian di Kabupaten Lebak, Banten.

Proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki luas 2.170 hektar dan daya tampung 314,7 juta meter kubik itu,

Bendungan tersebut akan mampu memasok sumber air baku bagi warga DKI Jakarta dan Banten hingga 9,1 meter kubik per detik.

Proyek yang sejalan dengan program Quick Win National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) ini ditargetkan dapat rampung pada pertengahan tahun depan.

Selain Bendungan Karian, pemerintah juga tengah membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur Tahap II yang akan menambah pasokan air baku sebesar 5.000 liter per detik.

SPAM ini akan menambah kapasitas SPAM Tahap I yang memiliki kapasitas 4.000 liter per detik dan SPAM Bendungan Karian yang memiliki kapasitas 4.200 liter per detik.

"Setelah itu terpenuhi, baru kita bisa (minta untuk tidak) menyedot air tanah," tuntas Basuki.