Integrasi Kebijakan Satu Peta Capai 97 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengklaim, proses integrasi dan konsolidasi data dalam mewujudkan Kebijakan Satu Peta (KSP) telah menunjukkan progres signifikan. Dengan KSP ini, diharapkan proses pembangunan nasional dapat berjalan lebih baik.

"Kita sudah 97 persen integrasinya selesai. Memang masih perlu konsolidasi," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution saat diskusi 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (23/10/2018).

KSP menjadi salah satu instrumen penting dalam pemerataan dan pembangunan nasional. Bahkan, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tantang Pelaksanaan KSP.

Baca juga: Menuju Program Satu Peta, Jakarta Dukung Kementerian ATR/BPN

Mengutip keterangan Badan Informasi Geospasial (BIG), selama ini masalah utama dalam pembangunan dan penataan nasional adalah tumpang tindih lahan dan tidak meratanya pembangunan yang disebabkan oleh tidak standarnya peta yang digunakan sebagai dasar perencanaan.

Dengan KSP, maka data dan informasi geospasial yang akan disusun mengacu pada Satu Georeferensi, Satu Geostandar, Satu Geodatabase, dan Satu Geocustodian pada tingkat akurasi skala peta 1:50.000.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga mengamini pentingnya kehadiran KSP. Pasalnya, hal itu akan memudahkan pemerintah terutama dalam proses pembebasan lahan.

"Iya pasti bisa. (Proses) allignment-nya. Dengan satu peta, allignment-nya bisa lebih pasti, satu kementerian bisa cepat berkoordinasi," kata Basuki usai acara.