Tangani Gempa Palu, Kementerian PUPR Koordinasi dengan Sejumlah Pihak

PALU, KOMPAS.com - Upaya penanganan terus dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selama masa tanggap darurat pascagempa bumi yang melanda wilayah Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah, pada Jumat (28/9/2018).

Kepala Biro Komunikasi Publi Endra S Atmawidjaja mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), TNI/Polri, pemerintah daerah setempat, serta kementerian terkait dalam upaya penanganan ini.

"Kami memprioritaskan agar sistem berjalan, berkoordinasi dengan lintas kementerian. Semua sudah tahu tugas masing-masing," kata Endra di lokasi, Minggu (30/9/2018).

Direktur Jenderal Bina Marga Sugiyartanto memastikan semua jalan yang menghubungkan Kota Palu dengan sejumlah wilayah lain di Sulawesi Tengah tembus.

Meski demikian, ia tetap menyiagakan sejumlah alat berat untuk membantu mengevakuasi material longsor serta bangunan runtuh akibat gempa yang sempat menimbulkan tsunami tersebut.

"Di beberapa titik jembatan rusak dan jalanan retak," kata dia.

Untuk bantuan alat berat tersebut didatangkan dari sejumlah gudang peralatan di sejumlah titik serta Balai Penyelenggaraan Jalan Nasional (BPJN).

Direktur Jenderal Cipta Karya Danis H Sumadilaga mengatakan, setiap terjadi bencana di berbagai wilayah, pemerintah memberikan prioritas tinggi terhadap kebutuhan dasar para pengungsi.

Untuk itu, Kementerian PUPR ingin memastikan bahwa kebutuhan sanitasi dan sumber air bersih dapat terpenuhi terlebih dahulu dengan mencari sumber air bersih dan menyalurkannya kepada masyarakat.

Nantinya, pemerintah juga akan menyiapkan tandon air di sejumlah lokasi pengungsian yang dapat dimanfaatkan masyarakat selama masa tanggap darurat berjalan.

"Untuk air tanah tidak ada masalah semua dalam kondisi baik," kata Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi.

Di samping itu, ia menambahkan, pemerintah juga akan memetakan sejumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial serta sarana infrastruktur yang rusak. Pemetaan dilakukan untuk kemudian membuat skala prioritas penanganan pemulihan dampak pascagempa.