Rabu Ini, Ekspedisi Trans-Kalimantan Dimulai

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas yang dicanangkan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla guna meningkatkan daya saing Indonesia di percaturan internasional, terus dikerjakan.

Terutama di wilayah-wilayah pedalaman, dan perbatasan negara yang masih terisolasi serta belum tersentuh pembangunan.

Percepatan pembangunan Trans Kalimantan, termasuk perbatasan Indonesia-Malaysia menjadi salah satu prioritas agenda pembangunan dari pinggiran.

Dalam desain besar 2015-2019,  Kalimantan dijadikan paru-paru dunia, lumbung pangan, dan lumbung energi nasional dengan konsep hilirisasi komoditas.

Sejalan dengan desain besar itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun Kalimantan dengan pendekatan kewilayahan tanpa disekat oleh batasan administrasi provinsi dan kabupaten/kota. 

Guna mengetahui sejauh mana progres pembangunan fisik serta manfaat yang dirasakan masyarakat setempat, Kementerian PUPR mengadakan Ekspedisi Trans Kalimantan.

Ekspedisi dilaksanakan selama empat hari mulai Rabu ini (5/9/2019) hingga Sabtu (9/9/2018).

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Refly Ruddy Tangkere menuturkan, ada tiga infrastruktur konektivitas yang akan disusuri.

Ketiganya masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) yakni Jalan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, Jembatan Pulau Balang, dan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.

"Ekspedisi ini dilakukan untuk mengabarkan kepada Indonesia kondisi eksisting dan juga progres pembangunan serta harapan masyarakat setempat," tutur Refly menjawab Kompas.com, Selasa (4/9/2018) malam.

KOMPAS.com/YOHANES KURNIA IRAWAN Pemandangan dusun Camar Bulan dari ujung dermaga di desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

"Kami berharap seluruhnya tembus dan fungsional pada 2019. Sementara untuk bisa dibangun sesuai standar Nasional dan desain besar (grand design) hingga pengaspalan pada 2025 mendatang," ungkap Refly.

Percepatan pembangunan Trans Kalimantan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah telah menetapkan empat Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) seperti WPS Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas, WPS Pertumbuhan Baru dan Perbatasan Temajuk-Sebatik, WPS Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin, dan WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Balikpapan-Samarinda-Maloy.

Pendekatan kewilayahan yang dikembangkan Kementerian PUPR ini, sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019 yang akan membangun tiga  Kawasan Ekonomi Khusus, 4 Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan baru guna menggerakkan ekonomi daerah pinggiran di Pulau Kalimantan. 

Demikian pula pengembangan sebuah Kawasan Perkotaan Metropolitan, dan 4 kota baru publik sebagai pengendali urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan.