Menteri Basuki Minta Serapan Anggaran Merata hingga Akhir Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta jajarannya memaksimalkan penyerapan anggaran pada masing-masing direktorat jenderal. 

Pasalnya, hingga 6 Agustus 2018, penyerapan anggaran baru 38,1 persen dari total Rp 113,71 triliun. Sementara, realisasi fisik baru 41,78 persen.

Capaian ini lebih rendah bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni fisik sebesar 45,65 persen dan keuangan 38,26 persen.

Baca juga: Serapan Anggaran Rendah, Menteri Basuki Tutup Mulut

Basuki mengatakan, konstruksi menjadi salah satu industri penting di dalam menyokong pertumbuhan ekonomi nasional, selain sektor konsumsi.

Sebagai salah satu Kementerian dengan anggaran terbesar, penyerapan anggaran Kementerian PUPR pada belanja pemerintah turut berperan.

"Oleh karenanya penyerapan diharapkan bisa dilakukan secara merata, tidak menumpuk pada akhir tahun sehingga bisa tetap menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen," tutur Basuki dalam keterangan tertulis, Selasa (7/8/2018).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan-II 2018 kini mencapai 5,27 persen.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja menuturkan, ada dua faktor yang menyebabkan penyerapan anggaran dan realisasi fisik masih rendah.

Pertama, adanya libur panjang pada saat musim mudik Lebaran 2018. Kedua, masih adanya paket yang sedang dan belum terkontrak, terutama paket besar seperti bendungan yang menggunakan skema multi years contract (MYC).

Baca juga: Kementerian PUPR Klaim Penggunaan Komponen Impor Rendah

"Untuk paket MYC yang sedan dan belum lelang ada 467 paket. Sementara paket SYC (single years contract) yang sedang dan belum lelang ada 455 paket," kata Endra saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/8/2018).

Adapun nilai paket MYC setara dengan Rp 7,1 triliun, dan SYC setara dengan Rp 2,2 triliun.

Sementara, secara keseluruhan total paket kontraktual yang ada di dalam Tahun Anggaran 2018 sebanyak 10.122 paket atau setara dengan Rp 87,6 triliun.