Terkait Pembangunan Kota, Pusat Harus Gandeng Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat memiliki peran penting menghadirkan sebuah tatanan kota yang ramah dan nyaman untuk dihuni. Karena itu, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mewujudkan kota layak huni bagi warganya.

Deputi Direktur Divisi Kebijakan Perkotaan Kementerian Tanah, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan (Korsel) Ahn Se-Hee mengungkapkan hal tersebut dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Menurut dia, pemerintah Korsel selama ini selalu berupaya menghadirkan sebuah tatanan kota yang inklusif, sebagai bagian dari sistem kebijakan tata kota di negara tersebut.

Baca juga: Smart City, Cara Korsel Kurangi Ketidaknyamanan Tinggal di Kota

"Tujuan dari sebuah kota inklusif ini adalah memperluas partisipasi warga dan tidak ada masyarakat yang merasa diasingkan dengan pembangunan wilayah perkotaan," kata Ahn Se-Hee.

Oleh karena itu, dalam setiap pembangunan infrastruktur, pemerintah setempat selalu meminta pertimbangan dari masyarakat.

Sebab, pada akhirnya infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah juga akan digunakan oleh warga.

Misalnya, saat ini kota-kota di Korsel tengah dihadapkan pada persoalan tingginya laju urbanisasi.

Persoalan tersebut menimbulkan sejumlah masalah seperti rendahnya tingkat kelahiran, tingginya angka penduduk berusia tua, hingga perubahan iklim.

"Infrastruktur yang kami bangun difokuskan pada penyediaan fasilitas umum bagi para lansia. Kami juga membangun sistem pencegahan bencana skala kota dengan menggunakan sistem analisis kebencanaan," tutur dia.

Ahn Se-Hee menekankan, pentingnya pemerintah pusat membangun kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur perkotaan.

Pemerintah pusat harus memulai upaya tersebut dengan menggandeng pemerintah daerah. Bagaimana pun juga, pemerintah daerah-lah yang lebih mengetahui kebutuhan yang diperlukan masyarakat dibandingkan pemerintah pusat.