JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia menjadi prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk mengejar ketertinggalan guna meningkatkan daya saing nasional dan pemerataan pembangunan.
Sayangnya, kemampuan pendanaan pemerintah melalui APBN sangat terbatas. Guna membiayai pembangunan infrastruktur tersebut, dibutuhkan dana senilai Rp 5.519 triliun seperti termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan diperlukan berbagai inovasi pembiayaan. Salah satu yang sudah diterapkan adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau
Sukuk Negara.
“Adanya inovasi
pembiayaan infrastruktur menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya target pembangunan infrastruktur,” kata Basuki dalam keterangan tertulis, Jumat (29/6/2018).
Selain inovasi pembiayaan, faktor lainnya adalah kehendak politis (political will), kejelasan dalam prosedur pengadaan tanah, dan inovasi teknologi.
Berdasarkan revisi DIPA Maret 2018, porsi SBSN di Kementerian PUPR sebesar Rp 13,73 triliun untuk membiayai pembangunan 267 proyek infrastruktur jalan dan sumber daya air (SDA).
Kementerian PUPR Ilustrasi embung
Jumlah tersebut terbagi di Direktorat Jenderal Bina Marga Rp 8,35 triliun untuk 113 proyek infrastruktur jalan dan jembatan dan untuk Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Rp 5,38 triliun untuk mendanai 154 proyek infrastruktur SDA.
Dari 113 proyek di Ditjen Bina Marga, terbagi atas 16 proyek pembangunan jembatan senilai Rp 1,39 triliun, 14 proyek pembangunan jalan senilai Rp 1,1 triliun dan 83 proyek preservasi jalan dan jembatan senilai Rp 5,85 triliun.
Alokasi pembiayaan SBSN 2018 digunakan untuk proyek infrastruktur yang memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi melalui peningkatan konektivitas antar wilayah, terutama yang digunakan sebagai jalur logistik, pariwisata, dan jalan akses ke pelabuhan dan bandara.
Beberapa proyek jalan dan jembatan yang dibiayai SBSN adalah pembangunan Jalan Akses Bandara Kertajati, Fly Over (FO) Gombong, Jalan Tol Solo-Kertosono yang menjadi porsi Pemerintah, dan Jembatan Musi IV.
Kemudian Jalan Nasional Sofi-Wayabula, Jalan Nasional Tapan-Batas Bengkulu, pembangunan jalan perbatasan di Provinsi NTT, pembangunan jalan trans dan perbatasan Papua, dan pembangunan jalan perbatasan Kalimantan Barat.
Dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Ruas jalan Trans Papua yang dilalui Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kamis (10/5/2017). Pembangunan ruas jalan tersebut ditargetkan rampung pada 2018.
Sementara untuk infrastruktur SDA, total alokasi SBSN sebesar Rp 5,38 triliun digunakan untuk 48 proyek sungai dan pantai sebesar Rp 2,5 triliun, 41 proyek pembangunan bendungan dan embung sebesar Rp 391,6 miliar, 50 proyek air baku senilai Rp 2,01 triliun, serta 15 proyek irigasi senilai Rp 463,6 miliar.
Beberapa contoh proyek
sumber daya air yang dibiayai SBSN adalah pembangunan pengaman pantai Pulau Nongso sebagai pulau terluar Indonesia yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, dan Pembangunan Prasarana Pengendali banjir Sungai Progo dan Sungai Serang di Yogyakarta.
Selain itu, terdapat pembangunan embung Cihaurseah di Jawa Barat, dan pembangunan daerah irigasi Rawa Bade di Papua.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.