Untung Kecil, Pengembang Enggan Bangun Rumah Subsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak cara dilakukan pemerintah untuk mewudjukan kepemilikan rumah layak huni dengan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satunya yaitu dengan menggandeng pengembang untuk merealisasikan Program Satu Juta Rumah.

Namun, menurut Tenaga Ahli Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Pangihutan Marpaung, banyak pengembang enggan mengikuti program rumah subsidi bagi MBR ini. Mereka memiliki sejumlah alasan.

Baca juga: Program Sejuta Rumah, Nafsu Besar Uang Kurang

Pertama, proses dan biaya pengurusan izin rumah subsidi sama seperti rumah komersial pada umumnya.

Selain itu, keuntungan yang diperoleh pengembang yang menjual rumah subsidi jauh lebih kecil bila dibandingkan rumah komersial.

"Ngurus izinnnya ribet, harga tanah semakin naik terus, kemudian harus lewat BI checking," kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (16/5/2018) malam.

Belum lagi, ia menambahkan, pengembang harus mengeluarkan biaya ekstra bila kompleks perumahan yang dibangunnya ingin diresmikan oleh menteri atau presiden.

"Itu cost bagi pengembang, dari mulai acaranya, pengamanannya, sampai macem-macemnya," kata dia.

Tak heran pula, bila realisasi program satu juta rumah cukup sulit dicapai oleh pemerintah. Dari sisi pembiayaan pun, anggaran yang dimiliki pemerintah rendah.

Sebagai contoh, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan bertugas membangun 850.000 unit hunian dari target 2,2 juta backlog perumahan yang hendak ditekan pemerintah pada medio 2015-2019.

Jumlah itu terdiri atas 550.000 unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa), 50.000 unit rumah khusus, dan 250.000 unit rumah swadaya. Untuk membangun rusunawa saja, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 184 triliun.

"Tetapi realisasinya Rp 33 triliun (yang dimiliki). (Anggaran) rumah khusus juga seperti itu, rumah swadaya juga seperti itu. Inilah tantangan supply rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah," tuntas dia.