DPR: Kalau Belum Kelar, Jangan Paksa Terminal Baru AIYA Dioperasikan

SEMARANG, KOMPAS.com – Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menyatakan ketidaksetujuannya terkait target operasional terminal baru Bandara Internasional Ahmad Yani atau Ahmad Yani International Airport (AYIA) Semarang pada Juni mendatang untuk mudik lebaran.

Sigit menilai akan lebih baik gedung terminal dioperasikan jika pengerjaan seluruh fisik bangunan, hingga desain interior di dalamnya kelar.

Baca juga : Segera Beroperasi, Begini Penampakan Terminal Baru Bandara Ahmad Yani

“Target peresmian Juni itu saya tidak setuju. Jangan Juni, kalau pekerjaan interior belum selesai dikejar-kejar nanti berantakan, nanti jelek. Barang bagus, ini belum siap,” ujar Sigit, mewakili rombongan komisi V DPR RI meninjau terminal bandara itu, Kamis (26/4/2018) kemarin.

Sigit mengatakan, terminal baru saat ini sangat besar. Namun dalam kunjungannya ia melihat masih banyak hal-hal teknis yang masih belum matang untuk proses operasional.

Jika pun nantinya dapat dioperasionalkan, maka kontraktor pelaksana harus terus bekerja keras menuntaskan hal-hal teknis terkait pelayanan minimum.

“Saya kira harus kerja keras kontraktor atau teman Perhubungan Udara, ini bukan hanya pekerjaan untuk terminal penumpang, tapi runway, keselamatan udara, menara navigasi harus siap juga,” tutur Sigit.

“Bandara luas, tapi keamanan harus yang utama. Lalu toilet, standar pelayanan minimal harus siap, dan (sekarang) ini masih jauh,” tambah dia.

Namun demikian, terkait target operasional, DPR tetap menyerahkan ke pihak terkait.

“Kalau Juni diresmikan terlalu memaksa, tapi diresmikan atau tidak itu tergantung inspeksi terakhir, dan itu tergantung dari instansi terkait perhubungan udara, BUMN, tapi saya lihat masih ada pekerjaan yang perlu diselesaikan,” tutur Sigit.

Sekretaris Perusahaan PT Angkasa Pura I Israwadi akan mempertimbangkan saran DPR itu. Namun sesuai rencana, jika paket pekerjaan terminal selesai pada bulan Mei, maka saat itulah proses verifikasi dari Kementerian Perhubungan akan dilakukan.

“DPR meminta sebelum operasi, ada verifikasi dari Kemenhub, nanti Kemenhub lihat, kalau gak salah, kalau Juni operasional, maka akhir Mei akan ada verifikasi. Di situ nanti bisa jalan atau tidak,” ujarnya.