Sekali Lagi, Bisakah Program DP 0 Rupiah Terpenuhi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Program perumahan yang diusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan masyarakat untuk memiliki rumah tanpa harus membayar uang muka atau down payment (DP) 0 Rupiah. Namun, program ini dinilai tidak realistis.

Pengamat perumahan yang juga Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar membenarkan pernyataan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan.

Menurut Jehan, langkanya tanah murah di Jakarta adalah penyebab tak realistisnya program DP 0 Rupiah dilaksanakan. 

Baca juga : Maaf, Jomblo Tidak Bisa Ikut Program Rumah DP 0 Rupiah

"Kalau perumahan rakyat kan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di Jakarta di mana lagi MBR bisa punya rumah? Di pinggiran Jakarta saja susah," ujar Jehan kepada Kompas.com, Senin (17/4/2018) malam.

Ia menuturkan, rumah yang dijual di kota-kota satelit Jakarta seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor harganya terus naik dengan luasan tanah dan bangunan yang terus mengecil.

Para pengembang pun mulai mengelola perumahan menengah ke atas di kota-kota tersebut dengan harga mencapai Rp 1 miliar untuk rumah bertipe 48.

"Program rumah milik itu enggak realistis. Program seperti yang sekarang yaitu DP dibayarin DKI, nanti bersaing dengan program apartemen murah lainnya," kata Jehan.

Sementara dengan keterbatasan lahan, lanjut dia, dapat berimbas pada kualitas bangunan karena pengembang menyiasati harga lahan yang sudah tinggi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memahami bahwa struktur bangunan tinggi diikuti juga dengan harga yang tinggi.

Sedangkan jika membangun struktur bangunan 4 lantai, sulit menutup harga lahan sehingga paling tidak harus dibangun 16-20 lantai.

Hal tersebut sebagai kompensasi penciptaan ruang baru dengan pertimbangan penghuni di lantai-lantai atas mendapatkan air, udara, dan sirkulasi yang sama baiknya dengan penghuni di lantai bawah.

"Itu harus dipikirkan bagaimana mengembangkan hunian vertikal tapi tidak terjebak membangun apartemen murahan seperti Kalibata City dan Green Pramuka. Karena tidak bisa menutupi biaya investasi tinggi, ruang terbuka dibangun lagi," tutur Jehan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan mengatakan, sulit menyediakan rumah tapak dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sedangkan, skema FLPP inilah yang digunakan untuk program rumah DP 0 rupiah.