DENPASAR, KOMPAS.com - Selama ini rumah susun sewa (rusunawa) identik dengan penghuni korban penggusuran akibat pembangunan di perkotaan.
Namun, stigma itu perlahan mencoba dikikis seiring fenomena dinamis yang terjadi dalam kurun beberapa tahun terakhir.
Keterbatasan lahan, kalaupun tersedia harganya demikian tinggi, memaksa para konsumen untuk mengubah preferensinya mengenai rumah tinggal dari rumah tapak ke hunian vertikal.
Nah, rusunawa adalah pilihan yang paling memungkinkan untuk dapat diakses dengan harga terjangkau. Tidak saja oleh mereka yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), juga kalangan generasi milenial.
Baru-baru ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan terus menambah pasokan unit hunian bagi kedua kalangan ini.
Mekanismenya, pemerintah daerah (pemda) menyediakan lahan dan mengajukan usulan pembangunan rusun kepada Kementerian PUPR.
Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid menuturkan, MBR dan generasi milenial bisa memilih tipe studio. Sementara bila sudah berkeluarga bisa memiliki tipe 36.
"Harga sewanya relatif terjangkau dengan kualitas cukup baik. Nanti bila penghasilan semakin meningkat bisa mengangsur membeli apartemen/rumah tapak,” kata Khalawi usai Peresmian Rusunawa bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Denpasar, Bali, Sabtu (10/3/2018).
Hunian vertikal menjadi pilihan karena generasi milenial lebih memilih tinggal di kawasan perkotaan. Hunian vertikal juga mengurangi laju konversi lahan perdesaan menjadi perkotaan.
Rusunawa tersebut dibangun Kementerian PUPR dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp 14 miliar.
Dirancang 3 lantai dan mencakup 47 unit, rusunawa ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti sambungan listrik dan sarana air bersih, meubelair, tempat parkir dan Prasarana dan Sarana Umum (PSU).
"Jika dibangun di lokasi lain, tinggi rusunawa bisa 4 lantai, namun karena aturan di Bali berbeda jadi hanya dibangun 3 lantai," sambung Khalawi.
MBR dengan penghasilan maksimal Rp 7 juta dapat menikmati rusunawa subsidi. Sementara MBR dengan penghasilan maksimal Rp 4 juta bisa mendapatkan KPR subsidi untuk rumah tapak.
Satu juta rumah
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program subsidi rumah bagi MBR dan milenial ini merupakan upaya mewujudkan Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada pada 29 April 2015 silam di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah.
Selain Rusunawa ASN, Kementerian PUPR juga membangun rusunawa bagi pekerja, mahasiswa, pondok pesantren, nelayan dan anggota TNI dan Polri.
Pada 2017, proyek pembangunan Rusun Kementerian PUPR mendekati target yang dicanangkan. Dari total sebanyak 13.253 rusun di seluruh Indonesia, berhasil dibangun keseluruhan 13.251 unit.
Sedangkan pada tahun 2018 ini Kementerian PUPR menargetkan pembangunan sebanyak 13.405 unit rusun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.