Anggaran Terbatas, Pemerintah Hanya Sanggup Perbaiki 8.000 KM Jalan

JAKARTA, KompasProperti - Kemampuan anggaran yang terbatas, membuat tidak semua jalan rusak dapat diperbaiki pemerintah. Tak heran, bila masyarakat selama ini kerap mengeluh kepada pemerintah ihwal jalan yang rusak.

Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian mengungkapkan hal tersebut dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Menurut dia, dari sekitar 48.000 kilometer jalan yang dimiliki pemerintah, bila terjadi kerusakan, maksimum hanya 8.000 kilometer yang mampu diperbaiki setiap tahunnya.

"Itu bahasa optimisnya, (hanya) 92 persen jalan yang (kondisinya) mantap," kata Hedy.

Ia menjelaskan, pada saat tahun pertama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pemerintah sempat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 57 triliun untuk Dirjen Bina Marga.

Namun karena kondisi perekonomian yang kurang baik, sehingga berpengaruh terhadap postur anggaran yang diterima Dirjen Bina Marga saat ini.

"Kita ada backlog anggaran. Kebutuhan kami ini untuk konservasi jalan adalah sekitar Rp 35 triliun per tahun. Tapi karena kemampuan anggaran, yang bisa disediakan kira-kira Rp 18 triliun per tahun," ungkap Hedy.

Karena itu, wajar bila selama ini masyarakat kerap mengeluhkan kondisi jalan yang rusak, namun proses perbaikannya berjalan lambat.

"Jadi kalau masyarakat komplain jalan rusak itu sudah by design, karena kemampuan anggarannya hanya 8.000 kilometer jalan. Untuk 2018, baik itu untuk kondisinya yang rusak ringan maupun rusak berat," tuntasnya.