DPR Tuding Jalan Tol Dikuasai "Aseng", Ini Jawaban Basuki

JAKARTA, KompasProperti — Pemerintah menampik isu terkait rencana penjualan tol guna mencari dana untuk membangun proyek infrastruktur lainnya. Meski demikian, pemerintah menyiapkan beragam skema pembiayaan agar target pembangunan infrastruktur dapat tercapai.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, dibutuhkan investasi sekitar Rp 260 triliun hingga Rp 300 triliun untuk merealisasikan target pembangunan jalan tol.

"APBN sebagai dukungan pemerintah tidak lebih dari 7 persennya," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Rabu (6/12/2017).

Untuk mengatasi persoalan financial gap infrastruktur, pemerintah melaksanakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Dengan KPBU, ada beragam manfaat yang diperoleh. Mulai dari transfer pengetahuan, project delivery yang tepat waktu, potensi investasi bagi daerah saat proyek telah rampung, serta berbagi risiko.

"Kalau jalan tol ini meleset, bukan hanya BUMN atau pengelolanya, tapi juga Kementerian PUPR dan Komisi V akan dianggap tidak perform (oleh masyarakat). Dengan adanya KPBU, penghematan APBN bisa dibawa ke daerah lain yang lebih membutuhkan government direct investment," kata dia.

Sejauh ini, ada 43 ruas tol yang masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN) dengan investasi yang dibutuhkan senilai Rp 421 triliun.

Dari investasi itu, 30 persen di antaranya merupakan ekuitas badan usaha jalan tol (BUJT) dan 9 persen merupakan dukungan pemerintah yang bersumber dari APBN maupun pinjaman yang dilakukan pemerintah guna menaikkan internal rate of return (IRR).

Dalam hal ini, Basuki mencontohkan, pinjaman yang bersumber dari Pemerintah China atau loan China yang sering dituding "aseng".

"Kalau mengacu kalimat Pak Sungkono (anggota Komisi V), itu semua ruas ada 'aseng'-nya. Itu mungkin beliau terlalu emosi atau semangat. Hanya Kualanamu, Manado-Bitung, Samarinda-Balikpapan, dan Solo Ngawi. Satu lagi Cisumdawu," kata Basuki.

Sementara 61 persen sisanya bersumber dari pinjaman yang dilakukan BUJT. Itu pun, menurut dia, ada beragam jenis mulai dari penerbitan obligasi, sekuritisasi pendapatan seperti yang dilakukan PT Jasa Marga (Persero) Tbk terhadap Tol Jagorawi, hingga pelepasan sebagian saham konsesi tol.

"Jangan pakai kata dijual, tapi disekuritisasi, dikerjasamakan. Asetnya tetap aset pemerintah yang diamanatkan oleh Kementerian Keuangan," tutup Basuki.

Sebelumnya, anggota Komisi V dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Sungkono, menyatakan, ada banyak hal yang perlu dievaluasi terkait pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan tol.

Setelah melakukan kunjungan ke proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, ada satu ruas dari 99 kilometer dibiayai APBN, namun sisanya dibiayai pinjaman dari China.

"Ini perlu kita evaluasi. Kita pinjam ke suatu negara yang terlalu banyak terlibat di dalam pengelolaan keuangan. Misalnya banyak kontraktor dari China, tenaga ahli dari China," kata Sungkono.

Menurut dia, yang namanya penguasaan itu harusnya berpihak kepada kepentingan nasional. Indonesia pinjam dengan bunga kompetitif dengan perjanjian yang sudah saling disepakati.

"Saya mohon dalam perjanjian selanjutnya, kalau ini dibiarkan terus-menerus, kita bicara kepentingan nasional ya. Jangan sampai kita bicara nasional, tapi justru menguntungkan pihak lain," sebut Sungkono.