Bos Intiland: Penyediaan Rumah Murah adalah Tugas Pemerintah

JAKARTA, KompasProperti - Gencarnya pemerintah membangun rumah murah atau terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan konsep transit oriented development (TOD) tidak luput dari kritik.

Pemerintah dianggap hanya memberikan tugas tersebut kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanpa memberi kesempatan pada pengembang swasta.

Meski demikian, menurut pendiri sekaligus Direktur Utama Intiland Hendro S Gondokusumo, hal tersebut wajar saja dilakukan pemerintah.

"Kebutuhan perumahan kita kan masih banyak sekali terutama untuk kelas menengah ke bawah itu memang tugasnya pemerintah," ujar Hendro saat berbincang dengan KompasProperti, Kamis (12/10/2017).

Hendro mengatakan, terkait persaingan langsung antara hunian MBR dengan komersial di daerah yang sama, harus disiasati oleh pengembang swasta.

Meski demikian, Hendro menilai pengembang swasta tidak perlu khawatir tersaingi atau produknya tidak laku bila segmentasinya berbeda.

"Kan perlu dilihat lagi fasilitasnya apa. Kelihatannya (persaingan) tidak langsung tapi pasti ada pengaruh," kata dia.

Di Jabodetabek, hunian TOD yang tengah dikembangkan, yaitu Stasiun Tanjung Barat, Stasiun Pondok Cina, Stasiun Pasar Senen, Stasiun Juanda, dan Stasiun Tanah Abang. Ada pula rencana yang akan datang pengembangan TOD Stasiun Bogor.

Hingga sejauh ini, 4 BUMN telah berkomitmen untuk pembangunan hunian yang menempel stasiun kereta komuter yaitu Perum Perumnas, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau Wika, dan PT PP (Persero) Tbk.

Hunian TOD terbagi menjadi dua peruntukan yakni subsidi untuk MBR dan komersial.  Di antara proyek-proyek TOD tersebut, komposisi hunian untuk MBR berkisar 25-35 persen.

Harga unit MBR dipatok Rp 7 juta per meter persegi, sedangkan untuk komersial rata-rata Rp 16 juta per meter persegi.