Dorong Logistik Lewat Laut, Kemenhub Siapkan 6 Kapal Tahun Ini

JAKARTA, KompasProperti - Untuk mengurangi kapasitas jalan yang kian padat karena arus manusia dan barang, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong pengiriman logistik melalui laut.

Konsep bernama long distance ferry (LDF) ini akan diupayakan secara maksimal. Bahkan jika perlu, Kemenhub bakal memberikan insentif.

"Konsepnya tahun ini Menteri (Perhubungan) inginkan 6 kapal minimal untuk beroperasi Jakarta-Surabaya dan Jakarta-Semarang," ujar Direktur Angkutan dan Multimoda Kemenhub Cucu Mulyana saat diskusi "Menuju Arus Orang dan Logistik Nyaman di Masa Lebaran", di Jakarta, Jumat (28/7/2017).

Cucu melanjutkan, kalau berbicara keuntungan, saat mampu mengalihkan muatan jalan raya baik yang tangible maupun yang intangible, maka efisiensi pemerintah akan sangat besar.

Hal tersebut mengingat kepadatan di jalan akan membuat banyak waktu dan bahan bakar terbuang.

"Kami sedang kembangkan (LDF) itu. Saat ini baru ada 1 kapal yang beroperasi. Mudah-mudahan bulan depan bisa tambah satu kapal lagi," kata Cucu.

Adapun konsep LDF ini, imbuh Cucu, berbarengan dengan operasionalisasi jembatan timbang. Sekarang ini jembatan timbang baru saja dibuka.

Jika jembatan timbah sudah beroperasi penuh, Kemenhub akan menerapkan nol toleransi terhadap kelebihan dimensi dan berat.

Dengan adanya aturan yang ketat pada jembatan timbang, lanjut dia, diharapkan kendaraan yang membawa barang bisa beralih menggunakan angkutan laut.

Pada tahap awal penerapan konsep ini, Cucu berharap pengalihan logistik dari darat ke laut bisa mencapai setidaknya 20 persen.

"Kami tidak mau muluk-muluk, paling tidak 20 persen dulu. Kalau setiap hari sekitar 12.000 kendaraan logistik Jakarta-Surabaya, ambil 20 persennya saja sudah signifikan (mengurangi kepadatan)," kata Cucu.

Meski demikian, ia mengaku mengalihkan pengiriman barang yang sebelumnya melewati darat ke laut tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Di Indonesia, belum ada sistem logistik nasional baik laut, darat maupun udara. Cetak birunya memang telah dibuat, namun belum operasional sehingga secara otomatis biaya logistik lebih tinggi.

Ia menjelaskan, biaya satu kali perjalanan logistik sama dengan membayar ongkos pulang-pergi.

"Misalnya, logistik dari Jakarta ke Surabaya. Setelah barang diantar, dari Surabaya truk akan mengangkut apa, tidak jelas. Akhirnya perusahaan harus menutup biaya kembalinya bus ini ke Jakarta dengan keadaan kosong," tutur Cucu.

Menurut dia hal ini membuat seolah-olah transportasi logistik di Indonesia inefisien. Padahal bukan di sana masalahnya, melainkan sistem logistik nasional yang belum ada.

Kemenhub bersama DPR pun merancang regulasi tentang sistem transpotasi nasional.

"Karena sekarang transportasi masih subsektor misalnya UU DLLAJ dan perekratapian. Ke depan aturan perpindahan orang dan barang harus terwujud," pungkas Cucu.