Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pengumpulan Tanah, Pemerintah Kalah Gesit Dibanding Pengembang

Kompas.com - 18/07/2017, 10:00 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis

JAKARTA, KompasProperti - Pengembang swasta berlomba-lomba mengumpulkan lahan untuk membangun proyek properti di Karawang yang mulai bertransformasi menjadi kota industri.

Soal harga, tentu pengembang sudah punya hitung-hitungan sendiri sampai pada akhirnya menetapkan angka tertentu ke konsumen yang disasar.

Namun, harga ini tidak tetap, bahkan terus mengalami kenaikan seiring dengan perkembangan kawasan atau properti tersebut.

Hal ini menjadi salah faktor yang membuat harga lahan di suatu kawasan terus merangkak sehingga rumah murah cenderung sulit dibangun di pusat kota atau di kawasan yang sudah siap huni.

"Pemerintah kalah gesit. Harusnya lahan dikuasai pemerintah. kalau punya tanah 500 hektar saja di Karawang, bangun satu juta rumah itu gampang," ujar Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI), Hartono Sarwono kepada KompasProperti, Senin (17/7/2017).

Hartono menuturkan, setelah lahan dikuasai, pemerintah tinggal membangun infrastruktur pendukung.

Di Karawang, menurut Hartono, infrastruktur transportasi yang cocok untuk dibangun adalah light rail transit (LRT) atau kereta ringan.

Kereta ringan dinilai lebih baik dibandingkan membangun kereta cepat di Karawang karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dari Jakarta.

Meski begitu, jika tidak memungkinkan untuk membangun LRT, pemerintah bisa membangun atau memperpanjang jalur kereta komuter dari Bekasi dan Cikarang ke arah Jakarta.

"Setelah bangun pemukiman, bangun rumah murah, sekalian bikin (sarana) transportasinya dari sekarang. Jadi, harga tanah enggak naik," sebut Hartono.

Kalau tanah dimiliki pemerintah, mengaturnya jadi lebih mudah. Tidak seperti ketika tanah dimiliki pengembang swasta, pemerintah akan kesulitan membatasi kenaikan harga tanah.

Terlebih, pengembang juga berhak untuk menaikkan harga setelah menjadi properti komersial sebagai bentuk mencari keuntungan.

"Kalau kawasan industri sudah jadi, terus tanah dimiliki swasta, rumah murah bisa dilupakan dan tidak jadi murah lagi," tandas Hartono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com