Tahun Depan, Pengembang Indonesia Targetkan 100.000 Rumah

JAKARTA, KompasProperti - Organisasi pengembang yang baru didirikan Januari 2017, Pengembang Indonesia (PI), memulai pembangunan perumahan, utamanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Tahun depan, Ketua Umum PI Barkah Hidayat mengaku ingin membangun perumahan yang jumlahnya lebih besar daripada tahun ini.

"Kalau 2018 kami upayakan di atas 100.000 unit. Tahun ini, karena kami mulai sudah pertengahan, jadi akan bangun 20.000-30.0000 unit," ujar Barkah usai deklarasi PI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (7/7/2017).

Barkah menuturkan, pembangunan ini sejalan dengan Program Nasional Sejuta Rumah yang telah digagas sejak April 2015.

Targetnya, angka kekurangan rumah dapat berkurang dari 11,4 juta unit pada 2015 menjadi 6,8 juta unit pada 2019.

Namun, program di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ini harus menghadapi sejumlah tantangan, antara lain membengkaknya anggaran rumah subsidi.

Dengan demikian untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah sangat bergantung pada pengembang swasta.

Kehadiran PI, kata Barkah, diharapkan dapat membantu kelancaran program tersebut sehingga kebutuhan perumahan terpenuhi.

"Dari PI, sudah ada 8 daerah yang ingin melaksanakan, antara lain Subang, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Babel (Bangka Belitung)," kata Barkah.

Program pembangunan yang dijalankan PI ini kebanyakan rumah subsidi dengan kisaran harga mulai Rp 120 juta hingga Rp 140 juta. 

Pembagiannya, dalam 1 hektar perumahan per kecamatan satelit kota/kabupaten di seluruh Indonesia dibangun sekitar 100 rumah dengan tipe 30/60.

Dari hasil pemetaan PI dengan memperhatikan data Kementerian Dalam Negeri, ada sejumlah 514 Kota/Kabupaten atau sekitar 7.094 Kecamatan di seluruh Indonesia.

Diperkirakan sekitar 3 sampai dengan 5 kecamatan memiliki status satelit atau penyangga kota/kabupaten.

Dengan asumsi per hektarnya dibangun 100 unit rumah tipe 30/60 akan memberikan pasokan antara 154.200 unit sampai dengan 257.000 unit per tahun.

"Aabila satu kecamatan bisa satu hektar, itu 100 unit, kemudian 100 unit dikalikan 3 hektar, 300 unit. Dengan Indonesia ini lebih dari 500 kabupaten/kota, jadi pasti lebih signifikan (pasokannya)," tutur Barkah.