Banyak Jalan Berlubang, Potret Buram Sistem Kejar Tayang - Kompas.com

Banyak Jalan Berlubang, Potret Buram Sistem Kejar Tayang

Hilda B Alexander
Kompas.com - 22/06/2017, 09:46 WIB
Hilda B Alexander/Kompas.com Arah keluar Jalan Tol Pejagan-Pemalang bersimpangan dengan Jalan Raya D.I Panjaitan yang jadi bagian Jalur Pantai Utara (Pantura). Kondisi jalan di sekitar persimpangan rusak, berpotensi bikin macet saat dilalui para pemudik.

JAKARTA, KompasProperti - Kondisi aset jalan nasional sepanjang koridor strategis dinilai sangat memprihatinkan. Terlebih jalan propinsi dan kota/kabupaten.

Menurut pengamat infrastruktur Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Ketua Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII) Harun Alrasyid Lubis, saat ini sulit mendapatkan kinerja kontraktor jalan yang dapat memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.

"Di mana-mana jalan banyak berlubang, bahkan termasuk di beberapa ruas jalan tol." kata Harun kepada Tim Merapah Trans Jawa Kompas.com dan Otomania.com, Kamis (22/6/2017).

Dia melanjutkan, karena tidak memenuhi syarat itulah tak mengherankan jika setiap jelang mudik lebaran, aparat jalan nasional, propinsi juga kabupaten/kota semua sibuk kejar tayang mendandani prasarana jalan.

Harun mempertanyakan, apakah memang hanya seperti itu standard operational procedure (SOP)-nya, yakni pemeliharaan jalan sibuk sesaat?

Akibatnya, baru saja dipelihara, tak lama Lebaran usai jalan pun rusak dan berlubang lagi. Apakah sistem manajemen konservasi mutu jalan yang baku sudah tidak diterapkan lagi di Tanah Air?

Harun bercerita, akhir tahun 1980 World Bank sudah menggetoktularkan Integrated Road Management System (IRMS) berupa perangkat sistem pengelolaan jalan yang terintegrasi ke banyak negara berkembang termasuk Indonesia.

Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak awal 1990-an aplikasi sistem ini diadaptasi menjadi IIRMS, penambahan huruf depan I untuk Indonesia.

KOMPAS.com/ACHMAD FAUZI Exit Tol Beji dalam Jalan Tol Pejagan-Pemalang di Pemalang
Segala perangkat, organisasi dan basis data Jalan nasional, propinsi diinvestasi untuk menerapkan sistem manajemen aset jalan ini.

Output-nya berupa masukan kepada pengambil keputusan tentang rencana dan skenario pemeliharaan jalan yang paling ekonomis, produktif dan efektif sepanjang tahun, 5 tahun hingga puluhan tahun, sesuai anggaran yang tersedia.

"Singkatnya IIRMS memberikan optimasi tahapan ragam Jenis pemeliharaan jalan yang paling cost-effective," kata Harun.

Sayangnya, tambah dia, penerapan IIRMS saat ini sudah tidak menjadi rujukan utama Kementerian PUPR dalam eksekusi pemeliharaan Jalan, karena berbagai kendala dan kesulitan.

Pada gilirannya, rencana pemeliharaan jalan tidak disiapkan matang untuk rentang waktu menengah yang cukup panjang, tetapi hanya disiapkan secara "myopic", tahun demi tahun saja, tanpa optimasi jaringan dan ragam penanganan ruas juga biaya.

Sistem IRMS di banyak negara lain masih tetap menjadi dasar dalam membuat rekomendasi rencana pemeliharaan jaringan jalan secara terpadu.

Jalan cepat berlubang

Masih kata Harun, selama ini masih menjadi debat kusir perihal beban berlebih (overloading) di jalan raya. Alih-alih bila ada kegagalan bangunan seperti jalan berlubang, jalan tol longsor, jembatan rubuh yang terjadi saling menyalahkan antar-instansi, dan buang badan.

KOMPAS.com/Achmad Faizal Jalur Pantura Jatim diperbaiki jelang mudik lebaran
Kendati sudah diuji coba sistem lelang dan basis kontrak pemeliharaan jalan performance based contract (PBC), didasarkan kepada kinerja ketimbang input, namun masih gagal diterapkan secara utuh.

Ini karena keterbatasan dana dan prasyarat awal nilai sisa struktural konstruksi jalan. Terutama bila lapis pondasi jelek, kontraktor enggan mengambil risiko. Kasus ini terjadi di sepanjang koridor jalan pantura Jawa.

Karena itu, kontrak PBC harus ditopang dengan sistem penganggaran berbasis kinerja dan bertahun jamak. Kalau tidak, yang terjadi hanya sebatas praktik PBC semu.

Dengan PBC diharapkan biaya administrasi menurun, birokrasi ramping, kinerja terjamin.

"No performance no pay," tegas Harun.

Alternatif lain adalah menggabung lembaga Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Ditjen Bina Marga di bawah Kementerian PUPR masih terisolasi dengan Kemenhub sebagai otoritas kebijakan dan pengelola prasarana transportasi selain jalan.

Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Kondisi terkini salah satu jalur mudik di Pantura Jawa.
Harun tak bisa memprediksi kapan kedua lembaga ini bisa disaturumahkan, walau sudah lama didambakan.

"Bukan apa-apa, penggabungan ini sangat perlu agar kebijakan distribusi beban antar-moda transportasi dapat diharmonisasi," cetus dia.

Diharapkan, ke depan jalan tidak lagi berperan terus sebagai ikan paus, menampung angkutan secara sangat dominan.

Apalagi ilmu dasar yang dibutuhkan kedua instansi ini kan sama saja, karena objeknya masih dalam rumpun ketekniksipilan.

Bahkan di daerah sekarang sudah banyak instansi jalan dan transportasi lain yang digabung menjadi satu.

"Kok tiba di instansi pusat malah sulit untuk berkordinasi?," tuntas Harun.

Kompas Video Ruas Tol Bawen-Salatiga yang termasuk bagian dari Jalan tol Semarang-Solo akan digunakan saat mudik Lebaran 2017.

Simak juga laporan multimedia dan interaktif dari Tim Kompas.com terkait informasi seputar jalur mudik dalam format Visual Interaktif Kompas (VIK) di http://vik.kompas.com/merapah-trans-jawa-2/

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisHilda B Alexander
EditorHilda B Alexander
Komentar
Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM