Perubahan Nomenklatur, Basuki Sebut Anggaran Perumahan Tidak Hilang

SALATIGA, KompasProperti - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono tengah mengupayakan untuk mengubah nomenklatur Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Perumahan menjadi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur.

Menurut Basuki, perubahan ini dilakukan untuk menambah dana pembangunan infrastruktur tanpa mengurangi atau malah menghilangkan anggaran perumahan.

"Kenapa harus Ditjen Pembiayaan Perumahan saja? Kalau perumahan saja terlalu kecil output-nya untuk sebuah Ditjen," ujar Basuki menjawab KompasProperti, di Gerbang Tol Salatiga, Minggu (11/6/2017).

Dia menuturkan, perubahan ini adalah untuk mengembangkan Ditjen yang sebelumnya hanya mengurus pembiayaan perumahan menjadi pembiayaan infrastruktur.

Perluasan pembiayaan ini didapatkan melalui non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Basuki mengaku telah berkonsultasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengenai hal tersebut.

"Di Bappenas ada juga ada 'grupnya' yang mengumpulkan anggaran non-APBN. Itu simpul KPBU, jadi ada counterpart. Termasuk nanti di Ditjen Pembiayaan Infrastruktur ada Sarana Multigrya Infrastruktur (SMI), sehingga satu rumpun tidak hanya rumah," sebut Basuki.

Ia mencontohkan, pembiayaan untuk infrastruktur air minum ketinggalan dan kurang berjalan. Di bidang perumahan juga belum ada KPBU.

Dengan adanya Ditjen itu, imbuh Basuki, Direktur Pembiayaan Infrastruktur lebih kreatif untuk menggali dana-dana infrastruktur.

Pasalnya, kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur mencapai sekitar Rp 1.900 triliun. Namun, pemerintah hanya bisa menyiapkan Rp 500-an triliun, sehingga diperlukan sumber dana lain, misalnya dari KPBU.

"Jadi nanti Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang tadinya di bawah Bina Marga akan pindah ke situ, Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) pindah ke situ juga, jadi engga sektoral. SDA juga masuk," jelas Basuki.