Cara Iskandar Atasi Kekurangan Rumah Rakyat

ISKANDAR, kompasProperti - Kawasan Iskandar, Johor Bahru, Malaysia, belumlah sepadat Tambora di Jakarta, Indonesia. 

Kendati demikian, serupa dengan kota-kota lainnya, Iskandar juga mengalami kekurangan rumah. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 500.000 unit per kuartal I-2017.

Padahal, populasi Iskandar hanya separuh dari jumlah penduduk Johor yakni 1,95 juta jiwa berbanding 3,55 juta jiwa.

Baca: Belajar Menata Kawasan Ekonomi Khusus dari Iskandar Malaysia

Chief Executive Iskandar Regional Development Authority (IRDA) Datuk Ismail Ibrahim menuturkan, defisit rumah ini terjadi karena pasokannya memang kurang. Bukan karena daya beli masyarakat lemah.

"Pertumbuhan ekonomi Iskandar sekitar 7 persen hingga 8 persen. Lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional, dan bahkan di kawasan Asia Tenggara," ujar Ismail menjawab KompasProperti, Rabu (24/5/2017).

Menurut Ismail, investasi di sektor properti residensial dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Per kuartal I-2017, investasi di sektor residensial secara kumulatif mencapai 44,43 miliar Ringgit Malaysia (RM) atau ekuivalen dengan Rp 138,3 triliun.

Ismail menyadari, hunian di kawasan baru seperti Iskandar adalah kebutuhan yang harus diutamakan.

Baca: Merasakan Bermalam di Rumah Seharga Rp 40 Miliar

Ada banyak industri di Iskandar yang mempekerjakan ratusan, bahkan ribuan karyawan. Mereka ini membutuhkan hunian.

Oleh karena itu, IRDA mewajibkan para pengembang yang membangun apartemen atau hunian terpadu untuk mengalokasikan 20 persen dari total pengembangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kenapa hanya 20 persen?

Menurut Ismail, porsi sebesar itu adalah kompromi ideal di tengah harga lahan yang terus menanjak di Iskandar. Lagipula, jika perekonomian tumbuh positif dan terus menunjukkan tren meningkat, penghasilan MBR pun akan terdongkrak.

Dengan demikian, tidak akan ada lagi MBR yang tidak dapat mengakses rumah hanya karena harganya yang tinggi.

"Suatu saat mereka para MBR ini akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik, sehingga statusnya naik kelas menjadi kelas menengah," kata Ismail.

Itu dari sisi demand, sementara dari sisi suplai, IRDA mendukung pengembangan hunian terpadu dengan kemudahan perizinan.

Bila sebelumnya proses perizinan membangun bisa memakan waktu 6 bulan hingga satu tahun, kini hanya sekitar 3 bulan.

Dengan aturan seperti itu, Ismail optimistis, defisit rumah di Iskandar akan teratasi.