Ketua REI: Pasokan dan Permintaan Rumah Murah Tidak Sinkron! - Kompas.com

Ketua REI: Pasokan dan Permintaan Rumah Murah Tidak Sinkron!

Dani Prabowo
Kompas.com - 15/05/2017, 18:59 WIB
Dok Forwapera Ketua Umum REI Soelaeman Soemawinata pada diskusi Kupas Tuntas Dua Tahun Program Sejuta Rumah di Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Jakarta, KompasProperti - Pembangunan rumah murah yang kini tengah digalakkan Presiden Joko Widodo, di satu sisi memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri. Namun, di sisi lain jauhnya lokasi acap membuat masyarakat yang bekerja di kawasan perkotaan, sulit untuk mengaksesnya.

Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata mengatakan, persoalan lahan menjadi masalah yang harus dihadapi pengembang dalam membantu pemerintah mewujudkan program Sejuta Rumah. Pasalnya, pemerintah seakan memberikan cek kosong kepada para pengembang.

"Artinya, si developer mesti mencari tanah semurah-murahnya sehingga dia nyasar ke mana-mana, posisi nyasar ke mana-mana. Sementara market-nya ada di sisi lain," kata Soelaeman pada diskusi 'Kupas Tuntas Dua Tahun Program Sejuta Rumah' di Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Saat ini, Soelaeman menambahkan, persoalan itu semakin menjadi. Sebab, harga tanah dari tahun ke tahun terus meningkat dan sulit dikontrol. Akibatnya, pengembang mencari lokasi yang semakin jauh agar harga jual rumah dapat masuk sesuai dengan ketetapan yang ditentukan pemerintah.

"Jadi, demand-nya dimana, suplainya ada di mana. Nah, itu yang mungkin terjadi," ujarnya.

Eman memberi contoh kasus di Kota Semarang, misalnya. Semakin lama pengembang di kota itu mencari lokasi yang menjauhi pusat kota akibat harga lahan yang semakin mahal.

"Yang terjadi kemudian, antara pasokan dan permintaan menjadi tidak sinkron. Di Serang (Banten) juga begitu. Perumahan subsidi dibangun jauh dari pabrik-pabrik tempat masyarakat bekerja. Ini terjadi hampir di semua daerah di Indonesia," ujar Soelaeman.

Meski di sisi lain cukup banyak kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah guna meningkatkan penyediaan dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah, persoalan-persoalan itu tetap mengemuka.

REI mencatat persoalan lahan saja sampai sekarang masih jadi kendala. Hal itu diperberat dengan harga tanah yang terus meningkat dan sulit dikontrol. Untuk hal ini, pemerintah perlu turun tangan untuk menyediakan lahan dan mengendalikan harga tanah. 

"Di sisi lain, harga jual rumah FLPP rata-rata juga naik 5 persen setiap tahun. Kenaikan ini dipicu pertumbuhan ekonomi daerah, harga tanah, laju inflasi, dan kemahalan konstruksi di setiap daerah yang berbeda-beda," kata lelaki yang akrab disapa Eman ini.

Oleh karena itu, lanjut Eman, REI menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap harga jual rumah FLPP, baik dari sisi besaran maupun tingkat kenaikan berdasarkan kondisi di masing-masing daerah.

Sebagai contoh batasan harga jual rumah FLPP di Provinsi Sumatera Barat pada 2017 adalah sebesar Rp 123 juta per unit. Harga tersebut, menurut REI, tidak realistis diberlakukan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang lokasinya berada jauh dari daratan Pulau Sumatera. Sehingga biaya konstruksi lebih mahal dibanding kabupaten/kota lain di Sumatera Barat.

“Kami menilai perlu ada zonasi khusus perumahan subsidi terutama untuk daerah-daerah pulau apalagi yang berada di pulau terluar seperti Mentawai,” rinci Eman.

Saat ini pengembang anggota REI sedang membangun sekitar 1000 unit rumah subsidi untuk PNS. REI margetkan progresnya bisa didapatkan usai lebaran tahun ini.

PenulisDani Prabowo
EditorLatief
Komentar
Close Ads X