Tak Rapi, Pengerjaan Jalan Tol "Kejar-kejaran"

JAKARTA, KompasProperti - Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna berencana mengubah strategi pembangunan jalan tol pada tahun-tahun mendatang.

Pasalnya, menurut dia pengerjaan jalan tol saat ini relatif tidak rapi karena saling berkejaran antara pembebasan lahan dan konstruksi secara bersamaan.

"Imbasnya, ketika tanah habis pembangunannya mentok dan kondisi ini yang sebaiknya memang harus diperbaiki ke depannya agar tidak seperti itu lagi," kata dia selepas acara "Sewindu PT SMI" di Hotel Ritz Carlton Pacific Place Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Herry menambahkan, penyediaan tanah untuk jalan tol mesti disediakan dari jauh-jauh hari, tetapi dengan implikasi tetap mengalokasikan anggaran ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk membiayai tanah atau lahan terlebih dahulu.

Itu artinya, sambung Herry, pemerintah harus punya stok tanah setidaknya mencapai 1.000 kilometer dengan asumsi selepas 2019 nanti atau dalam kurun waktu lima tahun mendatang lebih dari 1.000 kilometer karena saat ini saja targetnya sepanjang tersebut.

"Dengan LMAN ini bisa asalkan jalan tolnya termasuk proyek strategis nasional (PSN). Tetapi ya ini kemudian ada aturan yang belum bisa membuat LMAN dan PSN bisa bekerja berdampingan," tambahnya.

Proyek jalan tol dinyatakan PSN apabila konstruksinya dimulai pada 2018. Sementara LMAN mensyaratkan yang bisa dibayari tanahnya adalah jalan tol yang termasuk PSN.

Menurut Herry, hal itu ibarat lingkaran tanpa ujung karena ketika ingin membangun jalan tol dan tidak punya tanah kemudian meminta ke LMAN dengan kondisi PSN yang mensyaratkan konstruksi pada 2018.

"Ya ini kan kemudian kusut karena PSN bilang nggak mungkin konstruksi 2018 sementara tanahnya belum ada dan ujung-ujungnya nggak bisa dibantu LMAN," keluh dia.

Oleh sebab itu Herry telah mengajukan ke Kementerian koordinator Perekonomian supaya pada 2018 itu jangan memulai konstruksi, tetapi menyiapkan ketersediaan tanah tersebut.

"Itu sudah disetujui Pak Wahyu dari Kemenko yang artinya nanti kami bisa dorong percepatan tanahnya walaupun keputusannya saya belum tahu dan bisa dikonfirmasi ke belia," tutupnya.