Basuki Tugaskan Bawahan Bantu TNI Bangun Desa

JAKARTA, KompasProperti - TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) kembali digelar untuk yang ke-98 Tahun Anggaran 2017.

Untuk membantu TNI dalam membangun desa pada program tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memerintahkan kepala satuan kerja (satker) dan balai di daerah-daerah melalui Bawah Kendali Operasi (BKO).

"Saya BKO-kan aparat PUPR di balai-balai baik itu jalan, atau Sumber Daya Air (SDA), atau Cipta Karya yang punya program bersama masyarakat. Kami juga punya program padat karya," ujar Basuki saat Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) TMMD di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Ia menjelaskan, program padat karya Kementerian PUPR tersebut antara lain melalui Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), dan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

Menurut Basuki, program-program ini dapat mendukung TMMD sehingga cita-cita sinergitas antar lintas komponen bangsa bisa dilaksanakan.

Selain itu, ia juga mengatakan, semangat mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak hanya ditentukan oleh jumlah dan kualitas pasukan maupun alutsista yang ada.

Lebih dari itu, kekuatan kedigdayaan TNI ditentukan dari kemanunggalan TNI dengan rakyat.

TMMD merupakan upaya TNI untuk membantu masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) dalam rangka memperbaiki sarana dan prasarana, terutama yang rusak karena bencana alam.

"Tidak disangsikan, peran TNI dalam kejadian bencana, pasti datang pertama kali dan pulang belakangan," sebut Basuki.

Rakornis TMMD ke-98 mengusung tema "Dengan Semangat Kemanunggalan, Kita Tingkatkan Sinergitas Lintas Komponen Bangsa Dalam Rangka Membangun Daerah dan Desa untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

TMMD merupakan program terpadu lintas sektor antara TNI dengan Kementerian atau Lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah yang dilaksanakan bersama masyarakat.

Tujuannya untuk meningkatkan akselerasi pembangunan pedesaan khususnya di daerah tertinggal, terisolasi, perbatasan, daerah kumuh perkotaan, serta daerah rawan atau terdampak bencana.