Bangun Rumah Rakyat, Pemerintah Harus Perbaiki Sistem Pembiayaan

JAKARTA, KompasProperti - Pembiayaan merupakan hal terpenting dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Masalahnya, sistem pembiayaan dari pemerintah saat ini kurang berorientasi jangka panjang karena hanya mengandalkan perbankan.

Pada akhirnya, pemerintah dianggap hanya menyediakan bantuan pembiayaan yang bersifat jangka pendek sehingga MBR masih sulit mengakses perumahan.

"Sudah tahu sektor perumahan itu mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi (pemerintah) menangani perumahan kok sepotong-potong, sistem ngga dibetulin. Kalau ada solusi, cuma jangka pendek," ujar Dosen Hukum Bisnis Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Erica Soeroto kepada KompasProperti, Rabu (22/2/2017).

Kendati demikian, Erica mengakui, pemerintah memang tengah memperhatikan perumahan untuk masyarakat menengah ke bawah, terutama yang berpenghasilan rendah.

Namun, pemerintah harus ingat bahwa menangani perumahan itu merupakan bagian dari sistem secara keseluruhan.

Sistem tersebut mencakup pembiayaan jangka panjang. Seperti diketahui, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kurun waktunya jangka panjang. Jika dibiayai hanya oleh perbankan, akan tidak pas.

"KPR yang jangka panjang tapi sumber dananya jangka pendek itu, akan menimbulkan kesenjangan dan mengakibatkan biaya tambahan. Suku bunga juga jadi tinggi," kata Erica.

Lebih lanjut, ia menambahkan, dana jangka panjang sebenarnya sudah ada, tetapi masih sulit diakses.

Erica mencontohkan dana jangka panjang tersebut adalah pasar obligasi yang sayangnya saat ini tidak berkembang.

Hal ini terjadi karena pemerintah lebih mengutamakan penerbitan surat utang negara. Investor pun lebih memilih untuk berinvestasi pada surat utang negara dibandingkan korporasi.

"Karena (surat utang) nggak kena pajak dan lebih aman, banyak kemudahan juga," sebut Erica.

Padahal, tutur dia, pasar obligasi paling ideal dalam menyediakan dana jangka panjang perumahan.

Karena kurang tersedia dana yang bersifat jangka panjang inilah, KPR pun harus kembali bergantung pada perbankan.

Menurut Erica, kalau untuk MBR, harusnya pemerintah menyediakan lembaga keuangan bukan bank.

Alasannya, bank memiliki biaya operasi yang tinggi dan tidak efisien sehingga berdampak pada dana yang mahal.

"Kalau obligasi itu diberi kemudahan dalam penerbitannya, (korporasi) yang kecil jadi enggak bergantung ke perbankan. Sekaran mereka sudah kecil, rating saja masih rendah BBB, jadi sulit masuk ke pasar modal," jelas Erica.