JAKARTA, KompasProperti - Organisasi masyarakat sipil Urban Poor Consortium (UPC) menilai solusi banjir yang diupayakan pemerintah kurang ideal. terutama yang kini tengah diupayakan yakni normalisasi sungai dengan membuat sodetan.
Pengerjaannya meliputi penggantian tepi sungai alami yang justru malah mengakibatkan peningkatan kecepatan limpasan air ke hilir.
Normalisasi juga dilakukan dengan betonisasi yaitu semen yang dituangkan di sepanjang sungai.
"Cara ini mencegah penyerapan air dan mengancam ketersediaan air tanah untuk penduduk lokal," tulis UPC.
Sebanyak 47 persen atau 9 kilometer dari 19 kilometer panjang sungai Ciliwung telah dinormalisasi.
Dampak buruk lain dari normalisasi adalah tergusurnya 33 persen penduduk atau lebih dari 2.600 kepala keluarga (KK).
Upaya pemerintah lainnya dalam menanggulangi banjir adalah dengan menetapkan zona hijau.
Penetapan ini cenderung memengaruhi warga miskin, karena justru warga kaya dapat membangun di atas waduk dan zona hijau yang telah tersedia.
Solusi selanjutnya dari pemerintah adalah dengan mereklamasi. Namun, solusi ini juga berdampak buruk karena pembuatan pulau artifisial membatasi aliran air dari 13 sungai di Jakarta ke dalam laut.
"Reklamasi juga membatasi akses nelayan terhadap laut dan mengakibatkan ketinggian muka air laut lebih tinggi sehingga meningkatkan risiko banjir," tulis UPC.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.