Sektor Konstruksi Penyumbang Ketiga Pertumbuhan Ekonomi Nasional

JAKARTA, KompasProperti - Sektor konstruksi menempati posisi ketiga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia sepanjang 2016, dengan kontribusi 0,51 persen setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada tahun 2016 tumbuh sebesar 5,02 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 4,88 persen.

Kontribusi sektor konstruksi bagi pembentukan produk domestik bruto (PDB) pun cukup signifikan, yakni 10,38 persen.

Angka ini menjadikannya di urutan ke-4 setelah sektor industri, pertanian, dan perdagangan.

“Pembangunan infrastruktur selain telah menggerakkan ekonomi riil, turut menyumbang pertumbuhan ekonomi negara kita. Infrastruktur juga telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam siaran pers yang diterima KompasProperti, Jumat (10/2/2017).

Menurut Basuki, ekonomi yang produktif tidak mungkin dicapai apabila tidak didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Oleh sebab itu infrastruktur merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi, termasuk pemerataan pembangunan.

Terkait hal itu, Kementerian PUPR sepanjang tahun 2016 telah membangun infrastruktur dalam rangka mendukung program prioritas nasional seperti ketahanan air dan pangan, konektivitas antar daerah, serta penyediaan perumahan dan permukiman.

Realisasi akhir keuangan Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2016 adalah 91,32 persen dari pagu efektif sebesar Rp 91,21 triliun.

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Suasana ruas jalan tol Mojokerto Barat - Mojokerto Utara, Jawa Timur, Selasa (28/06/2016). Ruas jalan tol ini akan digunakan sementara untuk jalur mudik lebaran.

Pemerintah mengalokasikan total belanja infrastruktur sebesar Rp 387 triliun pada tahun ini. Kementerian PUPR mendapat porsi anggaran terbesar Rp 101,4 triliun.

"Kementerian PUPR selama tiga tahun ini mendapatkan amanah mengelola dan membelanjakan anggaran terbesar dibanding kementerian atau lembaga lain,” kata Basuki.

Belanja modal

Basuki memprioritaskan anggaran Kementerian PUPR dalam bentuk belanja modal yang bersifat menambah aset negara dan menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi.

Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Jalan Trans Papua

Dari belanja barang tersebut, Rp 5,6 triliun di antaranya merupakan belanja barang berkarakter belanja modal, dan belanja pegawai dan rutin Rp 2,75 triliun (2,7 persen).

Kementerian PUPR juga melakukan pelelangan dini sejak tahun lalu dan hasilnya hingga saat ini sebanyak 2.768 paket telah terkontrak dengan nilai Rp 41,4 triliun.

Jumlah tersebut terdiri dari paket pekerjaan kontrak tahun tunggal sebanyak 2.166 paket senilai Rp 14,06 triliun dan 602 paket kontrak tahun jamak senilai Rp 27,34 triliun.

Basuki menargetkan dapat menyelesaikan pelelangan seluruh 10.851 paket kontraktual senilai Rp 76,55 triliun, sebagaimana terekam dalam sistem e-monitoring PUPR, selambat-lambatnya pada akhir Maret 2017.