Gandeng Jepang, Pemerintah Memulai Sistem Pengolahan Air Limbah

JAKARTA, KompasProperti - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bertemu dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang atau Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk membahas Jakarta Sewerage System (JSS), Jumat (3/2/2017).

JSS yang merupakan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpadu di DKI Jakarta pada zona 1 Pluit tersebut saat ini sudah memasuki tahap pengadaan konsultan.

Penetapan konsultan ini diperkirakan pada minggu ke-3 Februari 2017.

“Saat ini sedang negosiasi untuk penunjukan konsultan, saya minta dalam satu minggu ke depan sudah dapat diputuskan pelaksananya,” tutur Basuki usai bertemu perwakilan JICA di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (3/2/2017).

JSS diproyeksikan dapat melayani pengelolaan air limbah seluruh Jakarta yang terbagi dalam 14 zona berdasarkan kondisi geografis.

Pembangunan diprioritaskan pada zona 1 yang mencakup daerah Pluit dan kemudian dilanjutkan pada zona-zona lainnya.

"Kementerian PUPR menangani pengerjaan Zona 1 Pluit dan Zona 6 Duri Kosambi sementara sisanya akan dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta," jelas Basuki.

Ada pun estimasi kebutuhan dana yang dibutuhkan guna membuat 14 zona JSS tersebut senilai Rp 69,6 triliun.

Sementara, khusus zona 1 Luas JSS yang akan dibangun mencapai 4.901 Hektar dengan kapasitas 198,000 meter kubik per hari. Perkiraan biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 8,1 triliun.

Sedangkan untuk zona 6 yang mencakup wilayah Duri Kosambi, luas JSS-nya adalah 5.875 hektar dengan kapasitas 282.000 meter kubik per hari. Perkiraan biayanya mencapai Rp 8,7 tiliun.

Atas pembangunan JSS pada zona 1 tersebut, pengelolaan limbah di Jakarta diperkirakan bertambah menjadi 20 persen dari sebelumnya hanya 2,38 persen.

Saat ini Kota Jakarta baru memiliki satu Instalasi Pengolahan Air Limbah yakni di Waduk Setiabudi.