Di Mata DPR, Kinerja Kementerian PUPR Banyak Catatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa catatan disematkan pada kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terutama dalam hal persiapan menghadapi libur Natal 2016 dan Tahun Baru 2017.

Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Komisi V DPR RI, terungkap beberapa hal yang digarisbawahi oleh Komisi V DPR RI.

Salah satunya adalah kondisi kemantapan jalan yang dianggap menurun di beberapa provinsi seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jambi, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto menegaskan turunnya kemantapan jalan disebabkan penambahan jalan nasional baru sepanjang 9.000 kilometer sejak 2015 yang sebagian besar dalam kondisi sub-standar.

"Cuaca ekstrem yang menyebabkan curah hujan tinggi pada akhir 2016 dan awal 2017 membuat genangan di berbagai ruas jalan ditambah dengan beban jalan yang berlebih dari angkutan semakin memperburuk kondisi kemantapan jalan," jelas Arie di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/1/2016).

Ari menjelaskan, menurunnya anggaran preservasi jalan dari Rp 1,1 miliar per kilometer pada 2015 menjadi hanya Rp 0,8 miliar per kilometer pada 2016 menyulitkan peningkatan kemantapan kondisi jalan nasional.

Komisi V DPR RI juga menyoroti peristiwa retaknya Jembatan Cisomang di Ruas Jalan Tol Cipularang dan juga kondisi jembatan panjang lainnya di Indonesia.

Berkaitan dengan itu, Arie memastikan pengerjaan Jembatan Cisomang terus dilakukan dengan pemasangan bored pile yang sudah mulai berjalan dan aman dilalui pada 1 April 2017.

Dia menambahkan, Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan telah melakukan observasi dan melihat banyak jembatan dalam kondisi kritis sehingga perlu dilakukan identifikasi, evaluasi, dan penanganan menyeluruh.