Banyak Dibangun Rumah Komersial Berkedok Subsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mencari rumah murah yang layak huni dan dekat pusat kota bisa dikatakan tidak mudah.

Kalau ingin rumah bagus dan layak serta dekat pusat kota, harganya mahal. Di sisi lain, kalau ingin rumah murah, harganya tidak terjangkau lagi.

Meski pemerintah telah menyediakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), harga rumah tidak kunjung turun sehingga sulit diakses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Malahan, menurut Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar, FLPP ini sering menjadi kedok bagi pengembang untuk menjual rumah komersial dengan sistem peningkatan "spek" atau mutu.

"Ada satu istilah namanya peningkatan spek. Rumah FLPP atau subsidi dibuat lebih bagus. Lah, jadi rumahnya harga Rp 200 jutaan, tapi ikut Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP," ujar Jehansyah kepada Kompas.com, Jumat (6/1/2017).

Ia mencontohkan, dengan memotong harga rumah Rp 120 juta dari subsidi FLPP, sisanya sebesar Rp 100 juta dibayar dengan cicilan dari pembeli ke pengembang. Tenornya bisa disesuaikan beberapa tahun.

Selain pengembang, pembeli juga mendapat keuntungan dengan sistem KPR FLPP. Pasalnya, pembeli hanya membayar cicilan dengan bunga 5 persen, tenor 20 tahun, dan uang muka Rp 4 juta.

Dengan cara seperti ini, masyarakat berpenghasilan menengah mengakses rumah untuk MBR yang berarti program FLPP tidak tepat sasaran.

"Saya menduga, FLPP yang dikucurkan selama ini lebih dari 50 persen tidak tepat sasaran. Keluarga yang beli di pinggiran kota, adalah mereka yang punya mobil bagus," kata Jehansyah.

Masyarakat berpenghasilan menengah ini, tutur dia, memiliki gaji sekitar Rp 7 juta hingga Rp 8 juta per bulan.

Jumlah masyarakat ini cukup besar mengingat kelas menengah Indonesia tengah tumbuh.

Strategi masyarakat kelas ini, dengan mengikuti FLPP, maka bisa sekaligus mencicil mobil.

Jehansyah mengungkapkan, hal tersebut ditemukan dari penelitian di ITB berdasarkan sejumlah kasus, salah satunya rumah FLPP yang dijual di Bandung Selatan.

"Di Bandung Selatan, pembeli dapat rumah FLPP. Begitu dihuni, rumahnya jadi bertingkat, finishing mewah. Ada juga yang 2 kavling. Ini enggak pernah dievaluasi oleh pemerintah," jelas Jehansyah.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, selain Bandung Selatan, rumah FLPP dengan peningkatan mutu ini juga ditemukan di Kabupaten Bekasi, tepatnya di Setu.

Dalam iklannya, rumah ini dijual seharga Rp 133,5 juta dengan peningkatan mutu mulai Rp 16,5 juta sampai Rp 31,5 juta, sehingga totalnya mencapai Rp 165 juta.

Pembeli rumah bertipe 29/60 ini diharuskan membayar peningkatan mutu bersamaan dengan uang muka sebesar Rp 7 juta.