Pengamat: Belanja Modal Kementerian PUPR Tahun Ini Lebih Optimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membagi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari APBN 2017 ke dalam beberapa sektor.

Dari anggaran yang disepakati bersama dengan Komisi V DPR RI, Kementerian PUPR mendapat 4,88 persen dari total belanja negara yakni sebanyak Rp 101,496 triliun untuk anggaran selama 2017 ini.

Alokasi yang hampir lima persen dari total belanja negara selama 2017 memperlihatkan bahwa pemerintah pusat saat ini menginginkan agar Kementerian PUPR mampu lebih banyak melakukan belanja modal sepanjang 2017.

"Kalau melihat komposisi hampir lima dari total belanja negara memang saya pikir ke depannya tahun ini, optimalisasi belanja modal dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur konektivitas antar-wilayah," ujar Ekonom Bank Permata Josua Pardede, kepada Kompas.com, Rabu (4/1/2017).

Dengan begitu, lanjut Josua, dapat dibaca bahwa Pemerintah Pusat ingin belanja modal tahun ini meningkat ketimbang 2016 dengan mengurangi belanja barang atau belanja lainnya yang tidak begitu penting.

"Imbasnya kemudian, semakin tinggi belanja modal atau dengan ini berkaitan pembangunan jalan dan konektivitas oleh Kementerian PUPR maka target pertumbuhan ekonomi bisa cepat tercapai," sebut dia.

Sebagai informasi, rencana awal anggaran 2017 Kementerian PUPR adalah senilai Rp 105,6 triliun, tetapi pada akhirnya berdasarkan keputusan Komisi V DPR RI alokasi tersebut dipotong Rp 4,068 triliun menjadi Rp 101,496 triliun.