Ini PR Besar yang Harus Dikerjakan Eman

JAKARTA, KOMPAS.com - Soelaeman Soemawinata resmi mengemban amanat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) periode 2016-2019 menggantikan Eddy Hussy.

Ada beberapa pekerjaan rumah yang sudah menanti Soelaeman agar REI lebih besar memainkan perannya terutama dalam pemenuhan rumah rakyat.

Pada saat kepemimpinan Eddy Hussy, REI telah berhasil mendesak pemerintah untuk menelurkan kebijakan yang pro industri properti seperti Paket Kebijakan Ekonomi XIII berupa pemangkasan dan penyederhanaan perizinan.

Oleh sebab itu, mantan Ketua REI Banten yang karib disapa Eman ini harus melanjutkan kesuksesan tersebut dengan membuat pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan guna memudahkan proses pembangunan rumah rakyat.

"Jadi kepengurusan sekarang harus lebih berani untuk bisa memangkas biaya tinggi pembangunan rumah rakyat. Karena isu yang paling penting dari perumahan rakyat sejak dulu adalah suplai yang tidak bisa mengimbangi demand-nya," kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) Panangian Simanungkalit kepada Kompas.com, Selasa (13/12/2016).

Suplai yang tidak seimbang dengan permintaan rumah diakui Panangian terjadi karena banyak pengembang yang enggan membangun rumah sederhana. Mereka lebih memilih membangun rumah menengah dan mewah.

Pasalnya, pengembang merasa saat ini membangun perumahan sederhana untuk rakyat bukanlah perkara mudah.

Urusan izin, biaya tinggi, pungutan liar, dan ketersediaan lahan yang begitu sulit dianggap tidak sebanding dengan profit dari perumahan sederhana.

Maka dari itu, Panangian menyarankan agar Eman lebih berani berbicara dengan pemerintah sambil memberikan saran-saran aplikatif bukan hanya normatif seperti pendahulu-pendahulunya.

Kepengurusan sekarang harus mampu berkomunikasi dengan pemerintah secara transparan. Ini untuk menemukan di mana problem yang paling krusial di lapangan ketika pengembang ingin membangun rumah sederhana.

"Banyak keluhan mengenai waktu perizinan yang panjang, birokrasi bertele-tele, dan biaya-biaya tak resmi," jelas dia.

Hal itu, sambung Panangian mesti segera dilakukan Eman karena pada periode sebelumnya REI masih memberikan pesan-pesan normatif kepada pemerintah.

Saat ini, REI mesti bersikap lebih jelas dengan menginformasikan ke pemerintah apa-apa saja yang mesti dilakukan pemerintah dan titik-titik mana paling krusial untuk dibenahi.

Panangian kemudian menyoroti dua hal yang mesti diberitahukan REI ke pemerintah, yakni dari segi pembiayaan dan pengadaan tanah.

Dari segi pembiayaan berarti menyangkut kredit pemilikan rumah (KPR) melalui BTN atau bank-bank lainnya agar tetap sesuai di dalam koridornya.

Sementara dari segi pengadaan tanah, Panangian melihat daerah belum sepenuhnya sadar bahwa mereka bertanggung jawab dalam penyediaan lahan untuk rumah rakyat.

Mereka juga harus memiliki rencana tata ruang yang mengakomodasi lokasi pembangunan perumahan rakyat.

"Di sinilah komunikasi yang mesti dilakukan Ketua REI baru untuk memberikan masukan konkrit ke pemerientah dan berupaya mendorong pemda untuk sadar akan tugasnya membangun rumah sederhana," tuntas dia.