Pemerintah Masih Butuh Apersi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon ketua umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Barkah Hidayat mengatakan bahwa ke depan posisi Apersi semakin strategis dengan adanya kebijakan program sejuta rumah yang digulirkan pemerintah. Apersi tetap harus menjadi asosiasi paling besar yang khusus mendorong program tersebut.

"Pemerintah masih membutuhkan Apersi, karena 95 persen rumah bersubsidi, terutama skema FLPP, itu kami yang bangun. Kami akan dorong terus rumah bersubsidi," ujar Barkah kepada Kompas.com, Sabtu (10/12/2016).

Barkah mengaku target yang dia patok, kelak jika terpilih sebagai Ketua Umum Apersi periode 2016-2020 nanti, harus realistis. Minimal asosiasi tersebut bisa menambah hingga 50.000 unit rumah bersubsidi untuk mendorong program sejuta rumah.

"Paling tidak 30.000, saya optimistis bisa sampai," kata Direktur Utama PT Synergy Inti Propertindo ini.

Berbekal pengalaman membangun lebih dari 5.000 unit rumah bersubsidi di beberapa daerah Indonesia, Barkah mengatakan tahu persis permasalahan di daerah dan memahami pemecahannya. Dia akui, tahun ini dan tahun mendatang pasar properti masih belum bergairah, terutama menengah ke atas.

"Tapi, saya bersyukur permintaan rumah subsidi (FLPP) tidak pernah kurang. Jadi, saya pikir,
kalau masalah berat, memang berat, tapi kami yakin dengan kebersamaan kami bisa atas itu," kata Barkah.

Tahun ini Barkah sudah berkeliling ke 25 provinsi untuk mendalami permasalahan para pengembang daerah. Laki-laki kelahiran Jakarta, 20 Juli 1962 itu kekuatan untuk memecahkan persoalan daerah tersebut ada pada sinergi antara DPP Apersi, pengembang daerah (DPD), dan pemerintah daerah. 

"Masalah perizinan misalnya, masih menjadi masalah yang dari dulu sulit diatasi. Tidak sesederhana membalik telapak tangan, karena memang banyak raja-raja kecil di daerah dan perda-perda yang masih menghambat. Tapi, saya yakin, paket kebijakan ekonomi 13 bisa diterapkan untuk memcahkan masalah itu," ujarnya.

Tiga "PR" utama

Apersi akan menggelar pemilihan Ketua Umum Apersi periode 2016-2020 pada Munas Apersi ke-V di Jakarta pada 14-16 Desember 2016 mendatang. Tim penjaringan mengumumkan tiga nama sebagai calon ketum asosiasi tersebut, yakni Juneidi Abdillah, Vidi Surfiadi, dan Barkah Hidayat.

"Ketiganya adalah kader terbaik yang memiliki peluang sama untuk mengangkat Apersi menjadi lebih baik lagi di masa mendatang," ujar Ketua Umum DPP Apersi, Eddy Ganefo, Kamis (8/12/2016) lalu.

Eddy mengatakan pada musyawarah nasional tersebut akan dilakukan evaluasi kepengurusan periode saat ini, selain juga menyusun program kerja untuk empat tahun ke depan, serta beberapa rekomendasi Apersi untuk pemerintah.

Dia menyebutkan ada tiga pekerjaan rumah yang harus dikawal para calon ketua Apersi periode mendatang. Pertama, mengawal terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII. Kedua, Apersi harus terus mengawal terlaksananya gerakan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di bidang perumahan rakyat.

Adapun "PR" ketiga yang perlu dikawal kepengurusan mendatang adalah kepastian ketersediaan sambungan listrik. Saat ini, lanjut Eddy, pasokan listrik menjadi hambatan utama bagi pengembang rumah subsidi, terutama di daerah-daerah yang tidak ada ketersediaan daya.

Jimmy M, Ketua DPOD Kalimantan Utara (Kaltara), mengakui bahwa pemerintah daerah belum bisa menerima sepenuhnya program sejuta rumah sebagai kepentingan daerah. Di situlah letak tantangan yang akan dihadapi oleh Barkah nanti. Khususnya spesifik pada daerah operasional baru seperti Kaltara.

"Kebijakan pemerintah akan membatalkan DOB jika tak bisa membiayai sendiri. Untuk itu, peran Apersi di sini akan besar sekali, sebab banyak orang daerah tak tahu soal program sejuta rumah. Banyak informasi terlambat, atau malah pura-pura terlambat," ujar Jimmy.

Sementara itu, Ketua III Apersi DPD Sumatera Selatan, K Harly Abudaves, menyatakan bahwa kedekatan pusat (DPP Apersi) dengan daerah (DPD) perlu terus dibina oleh Barkah, terutama untuk menyampaikan visi dan misinya.

"Buat kami ini luar biasa. Saya pikir program ke depan itu harus mengawal paket ekonomi 13, tapi sayangnya ini belum jadi peraturan pemerintah (PP). Tak heran, banyak daerah pura-pura tidak tahu. Nanti, kalau sudah jadi PP, daerah sudah tidak berbuat apa-apa lagi. Itu yang harus dikawal Apersi nanti," ujarnya.