Meski Ada Bantuan, Komitmen Pemda di Bidang Sanitasi Sangat Kurang

JAKARTA, KOMPAS.com - Sampai 2019, pemerintah menargetkan akses sanitasi dapat terbangun 100 persen di Indonesia. Target ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Sejumlah upaya dilakukan untuk mencari pendanaan, salah satunya adalah melalui program Hibah Infrastruktur Australia-lndonesia untuk sanitasi (sAIIG).

Meski sudah ada bantuan dari Australia berupa penggantian biaya konstruksi akses sanitasi, pemerintah daerah (pemda) tidak terlalu antusias.

"Dari hasil evaluasi kami, ada beberapa poin, yaitu masih rendahnya komitmen dari pemda untuk ikut program sAIIG," ujar Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Dwityo Akoro Soeranto, di Jakarta, (29/11/2016).

Ia mengatakan, sejauh ini, baru ada 38 kabupaten/kota yang terdaftar dalam program tersebut.

Sayangnya, berdasarkan pemantauan Dwityo, hanya 23 kabupaten/kota yang benar-benar melaksanakan pembangunan akses sanitasi dari rumah-rumah penduduk.

Salah satu kabupaten/kota yang sudah berpartisipasi dan melakukan pembangunan akses sanitasi dalam program ini adalah Banjarmasin, Serang, Sleman, Palembang, Makassar, Bandung, Surakarta, dan Medan.

"Kita perlu ajak yang lain supaya bisa berkomitmen seperti yang sudah-sudah," kata Dwityo.

Ia menambahkan, dari sisi hibah Australia, kapasitasnya juga masih besar. Dari total hibah sebesar Rp 404 miliar, baru Rp 10 miliar yang sudah terserap dan dicairkan kepada pemda.

Menurut dia, hal ini juga menjadi kendala dari sulitnya proses verifikasi di lapangan terhadap infrastruktur akses sanitasi yang sudah dibangun.

"Seperti yang dikatakan Wali Kota Banjarmasin, bahwa beliau tidak mengerti bagaimana akses harus dibangun dan sesuai standar teknis yang kita berikan," kata Dwityo.

Untuk mengatasi hal ini, ia mengatakan, pemerintah pusat akan berupaya untuk mendorong tim konsultan agar memberi informasi yang jelas.

Dengan demikian, pemda akan mendapatkan hibah sesuai dengan apa yang sudah dibangun.

Untuk diketahui, hibah ini baru akan diberikan kepada pemda setelah pembangunan fisik akses sanitasi sudah selesai.

Akses tersebut akan diverifikasi apakah kriterianya sudah sesuai dengan yang sudah ditentukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Setelah lolos verifikasi, pemda baru mendapatkan hibah sesuai dengan biaya yang sudah dikeluarkan untuk membangun akses sanitasi.