Naiknya Anggaran Marketing Tak Ganggu Sektor Infrastruktur Pariwisata

JAKARTA, KOMPAS.com - Besarnya anggaran untuk marketing kampanye "Wonderful Indonesia" Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dipastikan tak mengganggu sektor infrastruktur penunjang pariwisata.

Hal itu dikarenakan infrastruktur tersebut tak berada langsung di tangan Kemenpar, melainkan ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Tidak mengganggu karena memang infrastruktur tidak langsung di kami. Pertama ada di Kementerian PUPR itu mereka menganggarkan Rp 4 triliun sampai Rp 4,5 triliun dan Kemenhub Rp 2 triliun sampai Rp 2,5 triliun untuk pariwisata," ujar Menpar Arief Yahya, di Jakarta, Kamis (24/11/2016).

Jadi, rata-rata itu, lanjut Arief, untuk pembangunan infrastruktur pariwisata bisa Rp 6 triliun hingga Rp 6,5 triliun per tahunnya.

Itu pun tidak bisa memenuhi semua karena jika ditotal dalam lima tahun hanya bisa menghasilkan kurang lebih Rp 30 triliun saja.

Padahal, aku Arief, Kemenpar membutuhkan Rp 100 triliun untuk pembangunan infrastruktur publik di kawasan pariwisata.

"Makanya ini saya usulkan diswastakan saja meskipun public infrastructure. Pembangunan pelabuhan-pelabuhan dan jalan tol agar cepat mungkin nanti diswastakan," tambah Arief.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Arief untuk menaikkan anggaran pemasaran "Wonderful Indonesia" lantaran merasa puas dengan kinerjanya di beberapa negara.

Jokowi menilai kampanye pemasaran sudah bekerja dengan baik karena bus-bus di Paris, London, dan juga videotron di New York Times Square mempromosikan pariwisata Indonesia.

"Saya juga sudah bilang ke Pak Menpar (Arief Yahya) untuk menambah anggaran marketing 4-5 kali dari biasanya," tutur Jokowi saat memberikan sambutan pada Kompas 100 CEO Forum di Jakarta, Kamis (24/11/2016).