Tanpa Pengembang, Rumah Rakyat Terbangun Hanya 30-40 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengapresiasi peran asosiasi pengembang Real Estat Indonesia (REI) dalam membantu pemenuhan Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap agar para pengembang bisa lebih berperan.

"Kalau dari APBN hanya bisa menyediakan 120.000 rumah saja, apalagi di pembiayaan, itu tidak akan cukup," kata dia selepas membuka Property Cup X 2016, di Jakarta, Sabtu (12/11/2016).

REI, lanjut Basuki kerap diasosiasikan sebagai organisasi pengembang yang hanya fokus dalam membangun rumah menengah ke atas, padahal mereka juga banyak berkontribusi untuk rumah-rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Basuki kemudian memuji REI yang berhasil membangun 1.500 rumah di Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu dan upaya land clearing untuk pembangunan rumah di Raja Ampat, Papua.

"Tanpa peran pengembang, pembangunan perumahan dan permukiman hanya bisa 30-40 persen. Jadi kalau ditanya peran pengembang untuk pembangunan perumahan rakyat 60 sampai 70 persen," tambah dia.

Kendati begitu, Ketua Umum REI Eddy Hussy mengakui REI tidak bisa mencapai target pembangunan 230.000 unit rumah tahun ini.

"Tahun ini tidak tercapai, karena kalau lihat ada beberapa kendala di lapangan masalah listrik, tapi tidak di semua daerah," ujarnya beberapa waktu lalu.

Selain itu, Eddy juga menyebut masalah perizinan menjadi kendala utama. Meski pemerintah sudah mengeluarkan Paket Kebijakan ke-13 tentang pemangkasan perizinan, namun Peraturan Pemerintah (PP) belum diterbitkan.

"Padahal, pemerintah daerah (pemda) yang mengemplementasikan untuk menyederhanakan perizinan. Saat ke daerah, saya selalu sampaikan kepada pemda untuk mendukung sepenuhnya program Sejuta Rumah," tutur Eddy.

Tanpa peran pemda tidak mudah mencapai pembangunan target Sejuta Rumah di seluruh Indonesia.

Masalahnya, perumahan tidak hanya terkait perizinan atau pembiayaan. Pengadaan infrastruktur juga menjadi faktor utama program tersebut. Infrastruktur ini dapat berupa jalan, air bersih, dan listrik.

"Itu semua komponen penting. Kalau ada yang tidak lengkap, rumah tidak bisa diproses baik dalam arti dibangun atau dijual pada masyarakat. Kementerian PUPR harus melaukan koordinasi dengan daerah," pungkasnya.