Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Korupsi Bikin Daya Saing Indonesia Rendah

Kompas.com - 09/11/2016, 16:51 WIB
Ridwan Aji Pitoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka gelaran Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2016 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (9/11/2016).

Dalam sambutannya, Jokowi mengeluhkan masih rendahnya daya saing Indonesia. Diakuinya yang menjadi problem terbesar dalam rendahnya daya saing adalah perilaku korupsi, inefisiensi birokrasi, dan belum maksimalnya pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan data Global Competitiveness Index, daya saing global Indonesia saat ini turun menjadi peringkat 37 setelah pada periode 2014-2015 menempati posisi 34.

Untuk korupsi, Jokowi mengakui KPK bekerja menangani perbuatan korupsi dengan nilai miliaran hingga triliunan rupiah dan dirinya sendiri saat ini akan terus menyelesaikan korupsi kecil-kecil seperti pungutan liar (pungli).

Sedangkan pada sektor inefisiensi birokrasi, Jokowi mengaku telah memotong anggaran yang tak masuk akal.

Dia mencontohkan pada 2015 memotong anggaran rapat perjalanan dinas dari Rp 43 triliun menjadi Rp 24 triliun.

"Dipotong juga nyatanya nggak ada apa-apa, ini hanya masalah keberanian saja. Dipotong pun yang rapat masih rapat, yang perjalanan dinas juga tetap jalan dan uang pemotongan itu dilarikan ke sektor infrastruktur," tutur dia.

Adapun fokus Jokowi mengedepankan pembangunan infrastruktur menjadi satu dari sekian banyak hal yang bakal dilakukan.

Targetnya pada 2018 nanti semua infrastruktur seperti jalan tol dan pelabuhan bakal terlihat hasilnya dan bisa dinikmati oleh masyarakat.

Oleh sebab itu, Jokowi mempersilakan swasta untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur bandara dan pelabuhan.

Hal ini terbilang baru karena sebelumnya hanya jalan tol dan pembangkit listrik yang kerap mendapat investasi swasta.

"Sekarang bandara yang jelas kami mau buka kesempatan karena APBN kita tidak cukup, tiap tahunnya hanya Rp 1.500 triliun sedangkan kebutuhannya Rp 5.500 triliun dan ini artinya ada kekurangan hampir 75 persen yang bisa diisi swasta," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com