Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata JK, Swasta Harus Bangun Infrastruktur

Kompas.com - 08/11/2016, 16:00 WIB
Ridwan Aji Pitoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi salah satu hal yang digenjot oleh pemerintah.

Kendati demikian, pembangunan infrastruktur dianggap sebagai satu pekerjaan tak berujung dan terus tumbuh seiring dengan perkembangan penduduk, ekonomi, dan teknologi.

"Berbicara tentang infrastruktur saya kira ini adalah pekerjaan yang tak pernah selesai karena perkembangan jumlah penduduk, ekonomi, dan tekonlogi. Negara apapun bakal mengalami ini baik yang berkembang, setengah maju, dan maju," kata Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) saat menjadi pembicara kunci dalam ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum, di Hotel Shangri-La Jakarta, Selasa (8/11/2016).

Perkembangan itu kemudian membuat pembangunan infrastruktur terus meningkat standarnya.

Dia mencontohkan jika dulu pada 1950-an jalan dengan dua lajur sudah cukup namun sekarang yang dituntut adalah jalan tol dengan enam lajur.

Dulu kereta dengan kecepatan 100 km/jam sudah cukup tetapi sekarang meminta untuk 300 km/jam.

Oleh sebab itu, JK melihat kini infrastruktur sebagai bisnis yang menarik di Kawasan ASEAN, terutama di Indonesia sebagai negara terbesar di regional ini.

Sebagai salah satu industri bisnis, pemerintah berinisiatif untuk membagikan proyek infrastruktur ini ke dunia usaha dengan harapan proyek infrastruktur yang dibangun bisa lebih cepat.

"Di samping agar bisa lebih cepat juga menjadi solusi bagi pemerintah yang anggarannya tak sanggup memenuhi pembangunan infrastruktur," imbuh JK.

Dengan begitu, sambung JK, swasta akan menangani proyek-proyek infrastruktur yang menguntungkan secara bisnis sedangkan pemerintah menggarap proyek infrastruktur yang tidak menguntungkan secara bisnis seperti irigasi, jalan-jalan nasional, dan pelabuhan.

Seperti diketahui, Berdasarkan data Bappenas, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, kebutuhan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur mencapai angka sekitar Rp 5.000 triliun.

Menurut Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dana dari APBN plus BUMN hanya mampu membiayai 60 persen dari jumlah tersebut.

Masih ada Rp 2.000 triliun atau 40 persen yang tak bisa dipenuhi dengan APBN dan BUMN sehingga dibutuhkan skema PPP tersebut.

Karena itu, JK kemudian berharap agar Forum Investasi Infrastruktur ASEAN kali ini bisa menjadi jembatan bagi pemerintah dan swasta untuk saling bekerja sama dalam pembangunan proyek infrastruktur.

"Itulah arti penting pertemuan ini bagaiman pemerintah membuka diri dan bagaimana pihak swasta mau berpartisipasi ikut membangun. Setelah forum ini selesai jangan diam, tapi langsung kerjakan makanya saya lebih suka pakai sepatu Nike karena Just Do It," tutup JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com