Forum Investasi Infrastruktur ASEAN Harapkan Partisipasi Swasta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bersama dengan Pemerintah Indonesia dan Sekretariat ASEAN menggelar ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum di Jakarta, Selasa (8/11/2016).

Topik pembahasan dalam forum tersebut fokus pada Master Plan for ASEAN Connectivity (MPAC) 2025 dan infrastruktur Indonesia yang merupakan bagian penting dari rencana dengan estimasi bernilai 3,3 triliun dollar Amerika Serikat (AS).

Forum ini dihadiri oleh Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla, Menteri Perancangan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani, dan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Infrastruktur dan Konstruksi Erwin Aksa.

Dalam sambutannya, Bambang menyatakan, digelarnya forum ini penting untuk mewujudkan konektivitas antar negara yang tergabung di dalam ASEAN.

"Konektivitas ASEAN perlu untuk stabilitas politik dan integrasi budaya dan ini penting sekali untuk direalisasikan. Forum ini saya kira bisa mencapai tujuan tersebut," katanya.

Lebih lanjut Bambang berharap agar forum ini menghasilkan kerja sama antara investor swasta dengan pemerintah untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia atau menghasilkan skema public private partnership (PPP).

Pasalnya, anggaran untuk pembangunan infrastruktur hingga 2019 mendatang diperkirakan mencapai Rp 5.000 triliun sedangkan dana dari APBN plus BUMN hanya mampu membiayai 60 persen dari jumlah tersebut.

Masih ada Rp 2.000 triliun atau 40 persen yang tak bisa dipenuhi APBN dan BUMN sehingga dibutuhkan skema PPP.

"Pada saat ini pemerintah mendanai biaya infrastruktur non APBN karena APBN ini terbatas, oleh karena itu kami mendukung PPP utk MPAC 2025," ucap Bambang.

ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum dihadiri lebih dari 400 perwakilan pemerintah Indonesia dan negara-negara di ASEAN, termasuk investor dan penyedia solusi di bidang infrastruktur baik dari pemerintah maupun swasta.